Timeskaltim.com, Kukar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya dalam menyelaraskan usulan pembangunan dari tingkat desa hingga pusat melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 yang digelar di Aula Kantor Bappeda Kukar, Senin (20/04/2026) lalu.
Forum ini menjadi ruang pertemuan berbagai kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, akademisi hingga perwakilan masyarakat untuk merumuskan arah pembangunan yang terintegrasi.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan tahapan penting dalam merangkum seluruh aspirasi yang telah dihimpun dari tingkat bawah hingga kabupaten.
“Musrenbang ini merupakan tahapan untuk mengelaborasi dan menyatukan seluruh usulan pembangunan, mulai dari desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten dalam penyusunan RKPD 2027,” ujar Aulia belum lama ini.
Ia menegaskan, penyusunan RKPD tidak hanya berangkat dari usulan masyarakat, tetapi juga harus selaras dengan dokumen perencanaan seperti RPJMD serta kebijakan pemerintah provinsi dan pusat.
Menurutnya, hasil pembahasan dalam forum tersebut telah mendapat respons positif dari peserta dan dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan.
“Semua masukan sudah kita rangkum dan menjadi bagian dari kesepakatan bersama untuk arah pembangunan ke depan,” jelasnya.
Aulia menekankan pentingnya pembangunan yang terarah dan tidak berjalan parsial. Ia memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal akibat tidak terakomodasi dalam perencanaan.
“Pembangunan harus terintegrasi. Kami tidak ingin ada wilayah yang tertinggal hanya karena tidak terwakili dalam forum,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan sejumlah prioritas pembangunan, terutama di sektor infrastruktur. Pemerintah daerah menargetkan peningkatan konektivitas antar ibu kota kecamatan, termasuk dua wilayah yang saat ini belum terhubung.
Selain itu, akses menuju fasilitas pelayanan dasar seperti puskesmas, sekolah, dan tempat ibadah juga menjadi perhatian, termasuk peningkatan kualitas jalan lingkungan.
Pemkab Kukar juga menargetkan penyelesaian pembangunan jalan yang belum tuntas serta memperkuat akses dari desa menuju jalan poros utama.
Dengan arah kebijakan yang lebih terintegrasi, Aulia optimistis pembangunan Kukar ke depan akan berjalan lebih merata dan berkelanjutan.
“Yang terpenting adalah konsistensi dalam menjalankan kebijakan agar pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (Rob/Pii)
