Timeskaltim.com, Samarinda – Pembangunan Gedung Pandurata Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda kini telah memasuki fase akhir.
Dibalik progres fisik yang hampir tuntas, DPRD Kaltim turut menyoroti persoalan krusial yang berpotensi menentukan kapan gedung tersebut benar-benar dapat beroperasi penuh.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H Baba, memastikan bahwa secara konstruksi bangunan rumah sakit baru itu hampir selesai dan ditargetkan mulai difungsikan pada Juni atau Juli 2026, setelah masa pemeliharaan berakhir.
“Secara fisik hampir rampung. Informasi yang kami terima, bulan Juni mudah-mudahan sudah bisa ditempati. Ada 540 bed yang akan dipindahkan dari gedung lama,” ujarnya, usai melakukan sidak, di gedung Pandurata RSUD AWS Samarinda, kamarin.
Baba bilang, pemindahan ratusan tempat tidur itu dinilai sangat penting, mengingat gedung lama RSUD AWS kerap terdampak banjir, dan membatasi optimalisasi layanan kesehatan rujukan utama di Kaltim.
Meski bangunan nyaris selesai, Baba juga mencatat masih terdapat sejumlah penyempurnaan teknis dalam masa pemeliharaan.
Salah satunya adalah penyesuaian lebar pintu ruangan, dari 120 sentimeter menjadi 160 sentimeter, agar pergerakan tempat tidur pasien dan alat medis dapat berlangsung lebih aman dan efisien.
“Ini bukan masalah besar, tapi penting. Rumah sakit harus dirancang betul-betul mendukung layanan, bukan sekadar berdiri megah,” katanya, Selasa (10/02/2026).
Namun, persoalan utama justru terletak pada pengadaan alat kesehatan.
Menurut dia, tahun ini Pemprov Kaltim baru merencanakan lelang pengadaan alat medis dengan nilai sekitar Rp150 miliar, sementara kebutuhan total diperkirakan masih kurang lebih Rp200 miliar.
“Gedungnya hampir siap, tapi peralatannya ini yang menjadi tantangan. Kalau tidak dipenuhi, tentu pemanfaatannya tidak bisa maksimal,” sebut Baba.
DPRD Kaltim, lanjut Baba, masih menunggu kepastian apakah terdapat sisa anggaran daerah yang dapat dialokasikan untuk menutup kekurangan tersebut.
Tanpa kepastian pembiayaan, target operasional gedung Pandurata itu berisiko molor meski bangunan telah selesai.
“Kita lihat nanti apakah ada sisa anggaran yang bisa dialihkan. Informasi yang kami terima, kebutuhan alat ini memang cukup besar,” tambahnya.
Diakhir ia menegaskan, pengawasan aspek konstruksi teknis menjadi ranah Komisi III DPRD Kaltim, sementara Komisi IV lebih menitikberatkan pada kesiapan layanan kesehatan, termasuk sarana, prasarana, dan alat penunjang medis sebelum gedung benar-benar dioperasikan.
Dengan progres yang ada, pihaknya berharap Pemprov Kaltim mampu menyelesaikan persoalan peralatan secara paralel, dengan penyelesaian fisik bangunan.
Karena tanpa itu, gedung Pandurata dikhawatirkan hanya menjadi infrastruktur baru, tanpa daya dukung layanan yang memadai.(Has/Pi)
