Timeskaltim.com, Samarinda – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, melontarkan kritik terbuka terhadap dampak ekologis aktivitas pertambangan di Bumi Etam (julukan Kaltim).
Pernyataan itu disampaikan Hasto saat melakukan kegiatan “Ngopi Bareng” bersama para Jurnalis di Kantor DPD PDI Perjuangan Kaltim, Jalan A.W. Syahranie, Samarinda, pada Selasa (2/2/2026) sore.
Selain sebagai bagian dari penguatan dalam kelembagaan partai, serta kaderisasi ditingkat daerah.
Hasto mengaku, turut menangkap pemandangan kontras, ketika memasuki wilayah Kaltim melalui jalur udara.
Dari atas pesawat, politisi senior PDI-Perjuangan itu menyaksikan bentang alam Kaltim yang dipenuhi lubang-lubang tambang.
“Kami melihat dari atas pesawat, begitu banyak lubang bekas tambang. Kalau kita cermati, ini menunjukkan masih lemahnya perhatian terhadap aspek ekologis,” ujar Hasto di hadapan para jurnalis.
Sehingga pernyataan tersebut secara implisit, telah menempatkan persoalan lingkungan sebagai isu strategis yang tidak bisa dipisahkan dari arah pembangunan daerah.
Hasto bilang, Kaltim yang dikenal sebagai salah satu lumbung batu bara nasional.
Selama bertahun-tahun telah menghadapi dilema, antara eksploitasi sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan berbasis sumber daya tidak boleh mengorbankan ekosistem.
Hasto juga menekankan, pentingnya menjaga keberlanjutan hutan dan sungai sebagai penyangga utama kehidupan masyarakat.
“Bagaimana sungai harus dijaga mata airnya, hutan harus dilestarikan. Harus ada kebun raya, program reboisasi yang serius untuk menyelamatkan ekosistem kehidupan kita,” katanya.
Pernyataan itu sekaligus dibaca sebagai sinyal sikap politik PDIP terhadap agenda lingkungan hidup, terutama di% daerah-daerah yang selama ini menjadi episentrum industri ekstraktif.
Selain itu, kritiknya tersebut muncul di tengah sorotan publik terhadap masih maraknya lubang tambang terbuka dan lemahnya reklamasi pascatambang di Kaltim.
Kendati demikian, Hasto tidak secara spesifik menyinggung aktor industri maupun kebijakan pemerintah daerah.
Namun penekanannya pada aspek ekologis menunjukkan dorongan agar tata kelola pertambangan tidak semata berpijak pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga pada keberlanjutan jangka panjang.
Di hadapan jurnalis, Hasto juga menyampaikan apresiasi terhadap peran pers dalam mengawal demokrasi dan kebijakan publik.
“Jurnalis memiliki posisi strategis, dalam memastikan isu-isu lingkungan dan keadilan ekologis, harus tetap menjadi perhatian publik,” tandasnya. (Has/Bey)
