Timeskaltim.com, Kukar – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, memanfaatkan masa reses dengan bersilaturahmi bersama insan pers di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Kegiatan tersebut digelar di Rumah Makan CEO Terapung Cafe Etam, Kelurahan Mangkurawang, pada Rabu (28/01/2026).
Agenda ini diikuti sejumlah wartawan serta jajaran pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kukar periode 2025–2028. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab, dengan pembahasan beragam persoalan aktual yang dihadapi masyarakat Kukar.
Salah satu isu yang mengemuka dalam dialog tersebut adalah keterbatasan akses jaringan internet di sejumlah wilayah. Para wartawan menilai kondisi ini masih menjadi kendala serius, terutama bagi masyarakat di daerah pelosok serta aktivitas jurnalistik.
Menanggapi hal itu, Salehuddin menyampaikan bahwa DPRD Kaltim berkomitmen mendorong percepatan perbaikan infrastruktur digital.
“Insya Allah, pada tahun ini DPRD Kaltim akan mendorong peningkatan jaringan internet di sekitar 800 titik, dengan target penyelesaian pada 2026,” kata Salehuddin.
Selain infrastruktur digital, politisi Partai Golkar tersebut juga menyoroti meningkatnya perhatian publik terhadap kasus pelecehan seksual, khususnya di lingkungan pendidikan. Ia menilai persoalan tersebut perlu ditangani secara serius karena tidak seluruh kasus terungkap ke publik.
“Kasus pelecehan seksual ini ibarat fenomena gunung es. Yang muncul ke permukaan hanya sebagian kecil, sementara yang terjadi di lapangan bisa jauh lebih banyak, termasuk di sektor pendidikan,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kukar, Salehuddin memastikan akan membawa persoalan tersebut ke tingkat pembahasan lebih lanjut di DPRD Kaltim.
“Saya akan berkoordinasi dengan Komisi IV DPRD Kaltim yang memiliki kewenangan di bidang pendidikan dan perlindungan anak,” jelasnya.
Terakhir, Salehuddin menilai pertemuan dengan insan pers menjadi bagian penting dalam menyerap aspirasi publik. Menurutnya, wartawan memiliki peran strategis sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan persoalan-persoalan di lapangan. (Rob/Bey)
