Scroll untuk baca artikel

dprd TIMES KALTIM
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Kukar

Pemkab Kukar Matangkan Strategi Optimalisasi PAD 2026, Target 1,97 Triliun

20
×

Pemkab Kukar Matangkan Strategi Optimalisasi PAD 2026, Target 1,97 Triliun

Sebarkan artikel ini
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri saat Rapat Koordinasi Pendapat Daerah Kabupaten Kukar, di Gedung BAPENDA Lantai 3, pada Kamis (15/1/26). (Roby Sugiarto/Timeskaltim)

Timeskaltim.com, Kukar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah di Gedung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar lantai 3, Kamis (15/1/26), sebagai langkah awal memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kukar Aulia Rahman Basri dan diikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemerintah daerah menargetkan pendapatan daerah tahun 2026 sebesar Rp1,97 triliun.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan rapat tersebut bertujuan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini dinilai masih memiliki potensi besar untuk ditingkatkan.

“Kita melaksanakan high level meeting bidang pendapatan daerah untuk mengoptimalkan PAD di Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujarnya.

Aulia menjelaskan, struktur pendapatan Kukar masih bergantung pada dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang sifatnya tidak dapat dikendalikan daerah. Karena itu, Pemkab Kukar berupaya memperkuat sumber pendapatan yang dapat dikontrol secara langsung.

“Pendapatan bagi hasil itu sifatnya given. Yang ingin kita perkuat sekarang adalah pendapatan yang bisa kita kendalikan sendiri, yaitu PAD,” tegasnya.

Sejumlah sektor dinilai berpotensi meningkatkan PAD, di antaranya sektor pariwisata, parkir, jasa katering perusahaan, pajak air tanah, opsen kendaraan, pajak alat berat, serta pajak kendaraan bahan bakar bermotor yang beroperasi di wilayah Kukar.

Selain itu, Aulia menyoroti realisasi pendapatan tahun 2025 yang baru mencapai 85,37 persen dari target. Meski demikian, ia optimistis target pendapatan tahun 2026 dapat tercapai dengan perencanaan yang matang dan kerja lintas sektor.

“Dengan langkah yang rapi, terukur, dan berbasis data, saya yakin target Rp1,97 triliun bisa dicapai,” ujarnya.

Aulia juga menekankan pentingnya pembenahan data wajib pajak. Dari sekitar 900 perusahaan yang beroperasi di Kukar, sebagian masih belum terdata secara optimal.

“Pendataan wajib pajak harus kita perkuat. Ini menjadi tanggung jawab bersama agar potensi pendapatan daerah tidak bocor,” pungkasnya. (Rob/Bey)