Timeskaltim.com, Samarinda — Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur (Kaltim), Syafruddin, mengungkapkan rasa kecewanya terhadap pernyataan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.
Disinyalir pernyataan yang disampaikan orang nomor satu di Kaltim itu terkait dengan tingginya angka deforestasi di Kaltim.
Meski tinggi, menurutnya deforestasi di Kaltim belum menjadi persoalan serius, karena luas hutan dinilai masih besar.
Kepada awak media, Syafruddin mengatakan pernyataan tersebut tidak seharusnya disampaikan oleh seorang kepala daerah. Mengingat, Kaltim tercatat sebagai provinsi dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia.
Kata udin, sapaan akrabnya, pemerintah seharusnya mengambil posisi pencegahan, bukan justru menormalisasi kerusakan hutan.
“Sebagai pemerintah, seharusnya tidak berbicara seperti itu. Pemerintah harus menjaga agar Kaltim tidak terus-menerus dibabat hutannya dan digunduli,” tegasnya, Senin (15/12/2025).
Syafrudin juga mengatakan sekalipun luas hutan Kaltim saat ini masih relatif besar. Hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan ancaman kerusakan lingkungan ke depan.
“Pemerintah itu harus bersikap antisipatif, agar tidak terjadi bencana ekologis,” ucapnya.
Kendati demikian, Syafruddin menyatakan dirinya tidak menolak investasi yang masuk ke Kaltim. Tetapi, investasi yang berjalan harus sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan.
“Kalau hari ini ada anggapan hutan Kalimantan Timur masih banyak dan masih utuh, pertanyaannya sampai kapan kondisi itu bisa kita pertahankan,” ujarnya.
Sebagai senator yang membidangi sektor energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi.
Syafruddin menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam melakukan mitigasi sejak dini, khususnya terhadap aktivitas pertambangan dan pembalakan hutan.
“Nah, mulai hari ini harus dijaga. Mulai hari ini harus disuarakan agar aktivitas penambangan dan penebangan hutan bisa dikurangi,” timpalnya.
Politisi PKB ini juga mendorong, agar Pemprov Kaltim melibatkan perusahaan dalam pembahasan mitigasi kebencanaan. Selain itu, juga wajib memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai prosedur, dan ketentuan lingkungan.
“Pemprov harus mengajak pengusaha dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan mitigasi agar Kaltim tidak mengalami bencana seperti yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh,” tegasnya.
Di akhir Syafruddin menekankan, pemerintah daerah tidak boleh menunda langkah konkret atau menganggap remeh persoalan lingkungan. Pasalnya, sikap tegas harus dilakukan sebelum bencana terjadi.
“Jangan setelah bencana baru bersikap tegas. Itu sudah terlambat,” pungkasnya. (Has/Bey)
