Timeskaltim.com, Kukar – Gelombang keresahan mahasiswa kembali terlihat di halaman Kantor Bupati Kukar, Selasa (18/11/2025). Puluhan mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (UNIKARTA) datang bukan sekadar menyampaikan keluhan, melainkan mempertanyakan tata kelola Beasiswa Kukar Idaman 2025 yang disebut masih menyisakan banyak keganjilan.
Aksi itu muncul setelah polemik pemangkasan beasiswa sebelumnya, ketika sebagian penerima hanya mendapatkan setengah dari nominal yang dijanjikan. Walaupun sehari sebelum aksi, tepatnya 17 November 2025, pemerintah sudah mulai mencairkan beasiswa tahap II, mahasiswa menilai proses pencairan bukanlah solusi utama dari masalah yang lebih besar.
Pencairan tersebut memang mencakup 4.015 penerima—terdiri dari mahasiswa, santri, dan pelajar—melalui anggaran Rp16 miliar dari APBD Perubahan 2025. Tetapi bagi UNIKARTA, persoalan sebenarnya justru berada pada mekanisme penyaluran yang dinilai tidak konsisten dan rawan menimbulkan persoalan serupa di masa mendatang.
Mahasiswa menegaskan bahwa pemangkasan nominal dan keterlambatan pembayaran adalah tanda bahwa sistem beasiswa perlu dibenahi. Mereka meminta Pemkab Kukar tidak hanya merespon desakan lewat pencairan, tetapi juga memastikan kebijakan beasiswa dirancang dengan perhitungan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar penyesuaian anggaran.
Dalam tuntutannya, mahasiswa menyoroti pentingnya menempatkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan daerah. Mereka berharap beasiswa tidak menjadi beban tambahan bagi keluarga penerima, terutama ketika mahasiswa sangat bergantung pada bantuan tersebut untuk melanjutkan studi.
Aksi berlangsung tertib dan diakhiri dengan dialog antara mahasiswa dan perwakilan Pemkab Kukar. Pemerintah diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Akhmad Taufik Hidayat, Kabag Kesra Dendy Irwan Fahriza, serta tim dari BPKAD Kukar.
Taufik mengakui bahwa dinamika yang terjadi selama proses penyaluran memerlukan perhatian. Ia menekankan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan melihat aksi mahasiswa sebagai bagian dari proses perbaikan.
“Alhamdulillah mereka menerima kami untuk memberikan penjelasan. Dan Alhamdulillah beasiswa ini bertahap sudah cair, dan proses terus berjalan sehingga sebagian besar sudah menerima beasiswa tahap kedua ini,” ujarnya.
Menurutnya, masukan mahasiswa memberi dorongan penting bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Namanya mahasiswa ya kita support saja apa yang disampaikan. Artinya ada kondisi yang memang perlu dorongan penguatan. Itu sangat positif sekali,” tegasnya.
Ia juga menilai aksi mahasiswa sebagai sinyal yang mendorong pemerintah mempercepat langkah-langkah penyelesaian. “Dengan adanya aksi-aksi mahasiswa ini, hal yang positif bagi kami karena memberi dorongan penguatan untuk percepatannya memberikan pelayanan,” kata Taufik.
Mengenai kuota beasiswa tahun depan, Taufik menyampaikan bahwa pemerintah masih menunggu arahan bupati, namun penyesuaian kuota tahun ini akan menjadi dasar perhitungan kebutuhan selanjutnya.
“Dan mudah-mudahan kalau dalam proses perkembangan kebijakan Bupati sesuai visi misinya, mungkin mudah-mudahan lebih dari itu. Insya Allah,” tutupnya. (Adv/Rob/Bey)
