Kutai Timur – Di sejumlah wilayah sekitar Taman Nasional Kutai (TNK), dinamika sosial masyarakat masih menunjukkan adanya praktik pernikahan usia dini yang memerlukan perhatian khusus.
Tantangan ini tidak hanya menyangkut aspek sosial dan budaya, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas kesehatan dan masa depan generasi muda.
Melihat kondisi tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur memperkuat upaya pencegahan melalui pendekatan edukasi yang terstruktur dan kerja sama lintas lembaga.
DPPKB Kutim menegaskan bahwa persoalan ini tidak dapat ditangani secara sepihak. Keterlibatan banyak sektor menjadi kunci agar pemahaman tentang risiko pernikahan dini bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Pernikahan dini perlu penanganan melalui inovasi dan kolaborasi,” ujar Achmad Junaidi.
Ia menjelaskan bahwa penanganan isu ini berada di bawah bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di DPPKB, yang kemudian menggandeng lembaga keagamaan untuk memperkuat pembinaan.
“Di Dinas kami, urusan ini ditangani oleh bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dan kerja samanya diarahkan ke KUA Kecamatan melalui Kementerian Agama,” jelasnya.
KUA memiliki peran penting dalam memberikan literasi pranikah kepada pasangan muda.
“Di KUA ada program bimbingan perkawinan, sehingga setiap calon pengantin akan mengikuti pembinaan sebelum melangsungkan akad,” tegasnya.
Selain itu, edukasi juga ditujukan untuk remaja sekolah, agar mereka mendapat wawasan sejak dini mengenai risiko pernikahan terlalu muda.
“Ada juga brus, maksudnya bimbingan remaja usia sekolah untuk menyasar sekolah-sekolah,” ujarnya.
Melalui edukasi berkelanjutan dan dukungan lintas sektor, DPPKB Kutim berharap masyarakat terutama di kawasan TNK dapat memiliki pemahaman yang lebih kuat tentang pentingnya menunda usia perkawinan sebagai langkah menciptakan generasi sehat dan terhindar dari risiko stunting.(SH/ADV)
