Kutai Timur –Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Sosial terus memperketat pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial (Bansos) guna memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan tepat sasaran.
Langkah ini diambil menyusul temuan bahwa sejumlah warga baru yang baru menetap di wilayah Kutai Timur tercatat sebagai penerima bantuan, padahal mereka belum sepenuhnya memenuhi kriteria.
Kepala Dinas Sosial Kutim, Ernata Hadi Sujito, menjelaskan bahwa persoalan ini muncul akibat data awal yang tercampur antara penduduk lama dan pendatang baru. “Kalau penerima adalah warga asli Kutim, hampir dipastikan tidak ada yang benar-benar miskin. Masalah muncul karena data awal tercampur penduduk baru,” ujarnya. Ernata menegaskan pentingnya pembaruan data secara berkala agar penilaian terhadap penerima bantuan lebih akurat dan adil.
Dinsos juga menekankan perlunya pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan setiap penerima benar-benar layak menerima bantuan. Data tahun 2023 menunjukkan dari 5.400 klaim warga miskin ekstrem, banyak yang ternyata secara ekonomi mampu, sehingga perlu evaluasi lebih ketat.
Selain itu, proses verifikasi dilakukan dengan sistem terintegrasi, termasuk sinkronisasi data dengan Disdukcapil dan tim lapangan untuk menilai kondisi sosial-ekonomi penerima. Langkah ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan bantuan, baik oleh warga baru maupun pihak-pihak yang tidak berhak, sekaligus meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan di Kutai Timur.
Dengan kontrol yang lebih ketat, verifikasi menyeluruh, dan pembaruan data secara rutin, pemerintah daerah berharap penyaluran Bansos dapat berjalan transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sehingga angka kemiskinan di Kutai Timur dapat terus menurun secara signifikan. (ADV)
