Kutai Timur- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kutai Timur (Kutim) menekankan bahwa penyusunan anggaran yang mempertimbangkan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan pihak rentan, menjadi perhatian utama menjelang penyusunan program tahun 2026.
Kepala DP3A Kutim, Idham Chalid, mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menyusun anggaran dengan mempertimbangkan prinsip keadilan.
Menurutnya, yang terpenting bukan besarnya jumlah dana, melainkan bagaimana anggaran tersebut dialokasikan secara tepat dan benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan.
Ia juga menegaskan bahwa program yang berkaitan dengan UMKM, pelatihan, maupun kegiatan koperasi harus memberikan ruang yang seimbang bagi perempuan dan laki-laki.
Selain itu, DP3A mendorong setiap dinas memastikan sarana yang ramah bagi anak-anak disabilitas, sehingga mereka dapat terlibat dalam berbagai program atau kegiatan yang dilaksanakan.
Idham menekankan bahwa keberhasilan penganggaran responsif gender sangat bergantung pada kesadaran dan kerja sama seluruh dinas.
Ia menjelaskan bahwa setiap lembaga memiliki peran penting: Bappeda memastikan arah perencanaannya tepat, BPKAD mengatur pengelolaan anggarannya, sementara Inspektorat memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Idham mengingatkan, bila pendistribusian anggaran tidak akurat, program bisa berjalan besar-besaran namun hasilnya tidak terlihat—contohnya angka putus sekolah yang tetap tinggi meski kegiatan sudah dilakukan.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap penyusunan rencana tahun 2026 yang lebih matang dapat membuat anggaran responsif gender benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa layanan dan kesempatan untuk kelompok rentan harus menjadi fokus, agar pembangunan di Kutim semakin berpihak pada semua warga tanpa terkecuali.ADV
