Kutai Timur – Sejak 2023, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur (Dinsos Kutim) melaksanakan Program Stiker Keluarga Miskin sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran kepada warga yang berhak menerimanya.
Setiap rumah tangga diperiksa dan diverifikasi secara langsung melalui program ini sebelum resmi dimasukkan sebagai penerima bantuan sosial.
Kepala Dinsos Kutim, Ernata Hadi Sujito menjelaskan bahwa proses pendataan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kemudian disesuaikan dengan kondisi di lapangan dengan tim verifikator yang menyisir langsung ke setiap rumah untuk memastikan bahwa informasi mengenai kesejahteraan keluarga akurat.
Ernata menjelaskan, ‘Sejak 2023, kami melakukan verifikasi satu per satu dengan mendatangi rumah warga dan memeriksa data sesuai DTKS’.
Warga yang masuk kategori miskin akan diberi stiker khusus sebagai penanda resmi penerima bantuan sosial. Verifikasi data dilakukan secara rutin untuk memastikan keakuratan informasi.
Ernata mengatakan, “jika warga tergolong miskin, kami memasang stiker dan mereka ditetapkan sebagai penerima bantuan dan proses verifikasi tetap berjalan hingga saat ini.”
Ia berpendapat bahwa pemasangan stiker tidak perlu dipersoalkan, karena menjadi cara paling efektif untuk menggambarkan kondisi warga sekaligus memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
Ernata menjelaskan, ‘ini adalah fakta yang harus diterima. Warga yang masih tergolong miskin biasanya tidak keberatan, tetapi mereka yang sudah tidak miskin tentu menolak diberi stiker’.
Selain sebagai alat verifikasi, program ini juga digunakan untuk menyesuaikan daftar penerima bantuan. Jika pada kunjungan berikutnya keluarga sudah dinilai mampu secara ekonomi, mereka akan dikeluarkan dari daftar penerima bantuan sosial.
Ia menjelaskan, ‘jika sudah tidak memenuhi syarat, namanya akan dikeluarkan dari data. Itulah proses penyelesaian tahap program’.
Sejauh ini, program stiker telah diterapkan di seluruh 18 kecamatan di Kutai Timur, dengan pembaruan data yang rutin dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran dan transparan.ADV
