Kutai Timur -Penanganan anak tidak sekolah di Kutai Timur menunjukkan perkembangan yang signifikan setelah pemerintah daerah melakukan verifikasi data secara bertahap di lapangan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan yang layak dan tidak ada yang terlewat dari program pemerintah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur, Mulyono, menjelaskan,
“Pusdatin merilis data nasional Maret 2025, Kutai Timur tertinggi dengan 13.000 anak tidak sekolah. Kami langsung mengadakan rapat koordinasi dengan PKK dan RT untuk melakukan verifikasi di lapangan.”
Hasilnya, per September 2025, jumlah anak tidak sekolah berkurang menjadi sekitar 9.000. “Sekitar 4.000 data belum ditemukan dan masih harus dicocokkan dengan Disdukcapil dan Pusdatin,” lanjutnya. Penurunan ini menjadi satu-satunya di Kalimantan Timur pada periode yang sama, di mana kabupaten dan kota lain justru mencatatkan kenaikan angka anak tidak sekolah.
Sebaran terbesar anak tidak sekolah berada di Kecamatan Sangatta Utara, yang memiliki jumlah penduduk paling banyak serta mobilitas warga yang relatif tinggi. Proses validasi data baru mencapai sekitar 50 persen dan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2025, sehingga dapat menjadi dasar kebijakan pendidikan yang lebih akurat.
Strategi penanganan dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, merapikan dan memutakhirkan data anak tidak sekolah. Kedua, mencegah anak yang sudah bersekolah agar tidak putus sekolah melalui pembinaan rutin dan pengawasan di tingkat sekolah dan keluarga. Ketiga, memfasilitasi pendidikan kesetaraan bagi anak yang telah putus sekolah agar tetap memiliki kesempatan memperoleh ijazah atau sertifikat pendidikan.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah daerah berharap setiap anak di Kutai Timur memiliki kesempatan setara untuk menyelesaikan pendidikan, menjadi modal penting dalam menghadapi dunia kerja, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan. (ADV)
