Timeskaltim.com, Samarinda — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim harus segera bertransformasi menjadi daerah yang mandiri secara fiskal.
Hal itu disampaikan Rudy Mas’ud, usai memimpin rapat koordinasi tertutup bersama pimpinan DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Gedung DPRD Kaltim, belum lama ini.
Untuk diketahui bahwa rapat tersebut membahas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap APBD Perubahan 2025 serta arah kebijakan penyusunan APBD 2026.
Ia mengungkapkan bahawa mandiri secara fiskal dinilai sangat mendesak untuk dilakukan, menyusul adanya pemangkasan anggaran besar-besaran dari pemerintah pusat.
“Kaltim harus bertransformasi dari daerah penerima menjadi daerah penghasil yang mandiri secara keuangan,” tegasnya
Menurut dia, potensi ekonomi Kaltim sangat besar untuk menopang pembiayaan pembangunan dari kekuatan fiskal daerah sendiri.
Karena itu, Pemprov akan mempercepat pembentukan sejumlah peraturan daerah (perda) guna memperluas basis penerimaan pajak dan retribusi.
“Banyak strategi. Kita akan segera membuat beberapa perda untuk pemungutan retribusi dan macam-macamnya. Prosedur kita juga harus dioptimalkan supaya pendapatan daerah bisa naik,” ujarnya.
Orang nomor satu di Kaltim ini juga menekankan, dunia usaha harus menjadi bagian dari solusi fiskal daerah. Kepatuhan pajak dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) menjadi pilar penting dalam memperkuat pendapatan asli daerah (PAD).
“Kami di Jakarta sudah bertemu dengan pelaku bisnis. Kami rapat bersama Forkopimda, KPK, dan sejumlah perusahaan di sektor konstruksi, perkebunan, pertambangan, serta kehutanan,”ujarnya.
“Sektor swasta itu tidak boleh lagi pasif terhadap kewajiban fiskal. Karena bagaimana kita bisa meningkatkan PAD, ya salah satunya dengan kesadaran mereka untuk memberikan pajaknya kepada daerah,” sambung pria yang akrab disapa Harum itu.
Diakhir ia menuturkan arah kebijakan fiskal ke depan akan lebih selektif dan berbasis hasil. Setiap program pembangunan harus dirancang berdasarkan kekuatan finansial daerah, bukan sekadar ketergantungan pada dana transfer pusat.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki dampak ekonomi yang nyata dan terukur,” tutupnya. (Has/Bey)
