Scroll untuk baca artikel

dprd TIMES KALTIM
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Kukar

Hetifah Dorong Pemerataan Pendidikan Lewat PIP dan Insentif Guru Non-ASN di Kukar

143
×

Hetifah Dorong Pemerataan Pendidikan Lewat PIP dan Insentif Guru Non-ASN di Kukar

Sebarkan artikel ini
Penyerahan KIP kepada siswa sekolah di SDN 008 Tenggarong Seberang. (Roby Sugiarto/Timeskaltim)

Timeskaltim.com, Kukar – Upaya pemerataan pendidikan di Kutai Kartanegara (Kukar) terus diperkuat melalui Program Indonesia Pintar (PIP) serta Program Aneka Tunjangan Guru Non-ASN. Komitmen ini menjadi fokus utama dalam kegiatan Sosialisasi Percepatan PIP dan Program Aneka Tunjangan Guru Non ASN yang berlangsung di SDN 008 Tenggarong Seberang, Senin (28/10/2025).

Kegiatan tersebut diikuti para kepala sekolah dan guru se-Kukar, menghadirkan Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian sebagai narasumber. Melalui forum ini, tenaga pendidik mendapatkan pemahaman lebih mendalam terkait arah kebijakan pendidikan nasional, terutama dalam hal perluasan akses pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru.

Dalam pemaparannya, Hetifah menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin setiap anak memperoleh hak pendidikan yang layak, tanpa terkendala faktor ekonomi.

“PIP menjadi jaring pengaman agar anak-anak dari keluarga miskin atau rentan tetap bisa bersekolah dan memperoleh kesempatan yang sama,” ujarnya melalui aplikasi daring, Selasa (28/10/2025).

Ia menjelaskan, pelaksanaan Program Indonesia Pintar mengacu pada Permendikbud No. 10 Tahun 2020 serta Inpres No. 7 Tahun 2014 sebagai dasar hukum pemberian bantuan pendidikan. Sementara itu, untuk guru non-PNS, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Sekjen Kemendikdasmen No. 7 Tahun 2025 yang mengatur pemberian insentif bagi guru PAUD, SD, dan jenjang menengah.

Menurut Hetifah, kesenjangan pendidikan antara wilayah desa dan kota masih menjadi pekerjaan besar yang perlu dituntaskan bersama.

“Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin jelas kesenjangan antara desa dan kota. Karena itu, kebijakan afirmatif seperti PIP harus terus diperkuat,” jelasnya.

Ia menambahkan, Kalimantan Timur termasuk daerah dengan angka partisipasi sekolah yang cukup tinggi dari jenjang SD hingga SMA. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan berbagai program bantuan pendidikan seperti PIP yang memberi peluang bagi anak-anak dari keluarga rentan untuk tetap belajar di sekolah. Namun, ia menekankan pentingnya menjaga pemerataan kualitas agar capaian pendidikan tidak hanya sebatas angka statistik.

Selain akses bagi peserta didik, Hetifah juga menyoroti kesejahteraan guru non-ASN sebagai ujung tombak pendidikan. Berdasarkan data Kemendikbudristek, lebih dari 785 ribu guru non-ASN di seluruh Indonesia telah menerima tunjangan dengan total anggaran mencapai Rp 13,2 triliun.

Ratusan ribu guru PAUD nonformal juga menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), sementara 804 ribu guru telah difasilitasi sertifikasi, dan puluhan ribu lainnya tengah mengikuti program peningkatan kualifikasi S1 atau D-IV.

Namun, ia tak menutup mata terhadap sejumlah kendala teknis di lapangan, seperti sinkronisasi data penerima PIP antarinstansi, keterlambatan aktivasi rekening siswa, serta penurunan nominal insentif bagi guru non-ASN dibanding tahun sebelumnya.

“Kita perlu memperkuat validasi data agar bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak,” tegas Hetifah.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Hetifah menyampaikan lima usulan aspirasi yang telah diajukannya ke pemerintah pusat. Antara lain peningkatan anggaran PIP untuk SD dan SMP, perluasan penerima hingga ke jenjang TK dan pendidikan nonformal, kenaikan insentif guru non-ASN, penguatan validasi data penerima bantuan, serta jaminan akses pendidikan inklusif bagi seluruh anak bangsa.

Sementara itu, dari sisi pemerintah daerah, Plt Kabid SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Emy Rosana Saleh, mengapresiasi kegiatan ini sebagai langkah konkret dalam menyamakan persepsi antara pusat dan daerah terkait pelaksanaan program pendidikan.

“Sosialisasi ini membantu sekolah agar lebih cermat dalam memutakhirkan data siswa dan guru, sehingga program seperti PIP bisa tepat sasaran,” ujarnya.

Emy menambahkan, manfaat program PIP telah dirasakan banyak siswa di Kukar, begitu pula dengan para guru non-ASN yang kini memperoleh tunjangan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka.

“Guru-guru kita banyak yang tetap mengajar dengan penuh tanggung jawab meski statusnya non-ASN. Dukungan insentif ini tentu menjadi motivasi agar mereka terus memberikan yang terbaik untuk pendidikan Kukar,” tutupnya. (Rob/Bey)