Timeskaltim.com, Samarinda –
Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan, program Sekolah Rakyat harus dijalankan secara murni, tanpa adanya praktik titipan maupun pungutan liar.
Dalam sambutanya, saat menghadiri Dialog Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 57 dan 58 Samarinda, yang berlangsung di Komplek Asrama SMAN 16 Samarinda, Rabu (8/10/2025).
Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat, dirancang khusus bagi keluarga tidak mampu. Sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.
“Yang bisa sekolah di sini adalah keluarga tidak mampu. Tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada bayar-membayar. Harus benar-benar mereka yang berhak,” tegasnya.
Menurut Gus Ipul, Presiden RI memberi perhatian besar terhadap pengembangan Sekolah Rakyat. Sebagai wadah pembentukan agen perubahan di masyarakat.
Program ini tidak hanya menyediakan akses pendidikan, tetapi juga memberdayakan keluarga miskin secara menyeluruh melalui pendekatan sosial dan ekonomi.
“Setiap tahun nanti akan ada keluarga yang lepas dari kemiskinan, keluarga yang naik kelas dan lebih mandiri. Anak-anaknya bersekolah di Sekolah Rakyat, orang tuanya diberdayakan, dan rumahnya dibantu sesuai program unggulan Presiden,” jelasnya.
Selain layanan pendidikan, keluarga penerima manfaat juga memperoleh dukungan sosial bertahap, termasuk bantuan iuran BPJS Kesehatan (PBI).
Tak menyiakan kesempatan, dalam momentum itu, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan pelaksanaan Sekolah Rakyat berjalan efektif.
“Kita semua bisa berkontribusi terhadap pembelajaran di Sekolah Rakyat ini. Diperlukan kebersamaan mulai dari orang tua, kepala daerah, hingga tenaga pendidik agar program ini mencapai tujuannya,” ujarnya.
Ia juga turut menyampaikan pesan kepada Pemerintah Provinsi Kaltim agar terus melakukan pengawasan terhadap kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Sehingga pelaksanaan program tetap berpijak pada semangat gotong royong dan integritas.
Kendati demikian, ia mengakui bahwa masa awal pembelajaran di Sekolah Rakyat memiliki tantangan tersendiri, karena seluruh pihak masih beradaptasi dengan sistem baru.
Oleh karena itu, masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) di sekolah ini dapat berlangsung lebih lama dibanding sekolah umum.
Untuk memperkuat karakter dan disiplin siswa, Kementerian Sosial juga bekerja sama dengan TNI dan Polri dalam proses pembinaan.
“Guru dan kepala sekolah sudah dibekali langsung oleh Presiden. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Tinggal kita dampingi dengan empati, kesabaran, dan kasih sayang,” tutur dia.
Menutup sambutannya, ia menyatakan sangat optimis bahwa Sekolah Rakyat akan berkembang menjadi gerakan sosial nasional yang melahirkan generasi mandiri, berkarakter, dan tangguh.
“Ini bukan sekadar sekolah. Ini adalah gerakan sosial untuk mengubah masa depan keluarga miskin Indonesia,” pungkasnya. (Has/Bey)
