Timeskaltim.com, Samarinda – Rencana penggunaan sebagian anggaran Program Pengembangan Desa Wisata untuk promosi melalui influencer menuai sorotan publik.
Pasalnya banyak pihak khawatir langkah tersebut berisiko menggeser prioritas pembangunan desa wisata di Kalimantan Timur (Kaltim).
Menanggapi perihal itu, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltim, Ririn Sari Dewi, menegaskan kebijakan ini bukan berarti meninggalkan pembangunan fisik desa wisata.
Menurutnya, strategi promosi lewat influencer dipilih agar lebih sesuai dengan tren pemasaran pariwisata global.
“Pembangunan fisik sudah berjalan melalui program sebelumnya. Tantangan kita saat ini bukan ketiadaan destinasi, melainkan keterbatasan promosi yang membuat potensi wisata Kaltim kurang dikenal,” jelasnya kepada awak media, pada Jum’at (3/10/2025).
Ia menilai, tanpa promosi yang kuat, destinasi unggulan seperti Derawan maupun Danau Semayang tidak akan optimal meski memiliki daya tarik alam yang khas.
“Untuk apa punya destinasi kalau tidak dikenal orang? Karena itu, sebagian anggaran digeser ke promosi agar desa wisata benar-benar menjadi tujuan wisatawan,” tegasnya.
Ia menyebutkan, promosi melalui influencer diyakini lebih efektif menjangkau khalayak luas, baik nasional maupun internasional.
“Influencer bisa menjangkau dari Sabang sampai Merauke, bahkan hingga mancanegara. Ini penting agar pariwisata Kaltim tidak hanya jadi cerita lokal, tapi destinasi global,” ujarnya.
Terkait anggaran sebesar Rp1,7 miliar yang dialokasikan, Ririn menilai jumlah tersebut relatif kecil untuk kebutuhan promosi skala besar. Namun, targetnya cukup ambisius, yakni dengan meningkatkan kunjungan wisata hingga 30 persen.
“Kalau promosi ini berhasil, dampak ekonominya bisa berkali lipat dari nilai anggaran. Jadi jangan hanya melihat nominal, tapi juga multiplier effect bagi masyarakat,” tambahnya.
Ririn mengakui bahwa program ini tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Maka dari itu, Dispar Kaltim, kata dia, telah menyiapkan skema kolaborasi dengan pihak swasta, perbankan, hingga Bank Indonesia untuk memperkuat infrastruktur, akses permodalan, serta pengembangan ekonomi kreatif desa wisata.
“APBD kita terbatas, jadi solusinya gotong royong lintas sektor. Perusahaan bisa membantu infrastruktur, perbankan menyediakan pembiayaan, sementara pemerintah fokus pada regulasi dan fasilitasi. Dengan begitu, desa wisata bisa lebih berkelanjutan,” jelasnya.
Selain itu ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam pelaksanaan program.
Semua influencer yang terlibat wajib direkrut melalui agensi resmi berbadan hukum dengan mekanisme pertanggungjawaban administrasi yang jelas.
“Bukan asal pilih. Harus ada standar kerja, laporan pertanggungjawaban (SPJ), dan sistem yang transparan. Ini bukan proyek seremonial atau bagi-bagi uang, melainkan program profesional dengan output yang jelas,” imbuhnya.
Menutup pernyataanya, ia mengajak masyarakat untuk tidak terburu-buru menilai negatif program ini.
“Kita ini taat mekanisme. Kalau hasilnya signifikan, masyarakat sendiri yang akan merasakan manfaatnya. Jadi biarkan program berjalan dulu, baru kita evaluasi bersama,” pungkasnya. (Has/Bey)
