Timeskaltim.com, Samarinda – Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, menyatakan rasa cemasnya terhadap kemungkinan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.
Orang nomor satu di Kutim itu menegaskan bahwa perekonomian Kutim hingga saat ini masih sangat bergantung pada aliran dana transfer dari pusat.
“Wah, itu menakutkan. Saya sampai enggan bicara banyak karena ini memang benar-benar mengerikan, kalau itu sampai terjadi,” ujarnya kepada awak media, pada Senin (22/9/2025).
Ardiansyah juga menyampaikan harapannya, agar pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali agar tidak mengurangi alokasi DBH untuk daerah.
“Mudah-mudahan hal itu tidak jadi kenyataan,” kata ketua DPW PKS Kaltim itu
Selain itu Ardiansyah juga turut menyoroti penurunan kontribusi perusahaan terhadap daerah melalui skema bagi hasil keuntungan (sharing profit).
Ia menyebutkan bahwa dari perkiraan awal Rp400 miliar, realisasi yang masuk ke kas daerah hanya sekitar Rp70–80 miliar. Meski begitu, Ardiansyah memilih tak memberikan penjelasan lebih detail mengenai persoalan itu.
Lebih jauh, kata dia pemerintah daerah sudah menyampaikan keluhan tersebut ke kementerian terkait.
“Saya belum bisa beri komentar lagi, karena masalah ini sudah kita sampaikan ke kementerian,” ungkapnya.
Untuk diketahui bahwa berdasarkan data dari Pemkab Kutim, pendapatan daerah tahun 2024 mencapai Rp10,44 triliun. Namun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun yang sama hanya sebesar Rp532,65 miliar.
Kondisi tersebut menunjukkan Kutim masih jauh dari kemandirian fiskal dan sangat bergantung pada dana transfer pusat seperti dana alokasi umum dan dana bagi hasil DBH, serta skema pendanaan lainnya. (Has/Bey)
