Timeskaltim.com, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda berencana menerapkan sistem satu arah (SSA) di Jalan Abul Hasan mulai hari ini, Selasa (23/9/2025) atau Rabu (24/9/2025). Kebijakan ini diambil untuk mengurai kepadatan lalu lintas yang kerap terjadi di kawasan tersebut.
Meski demikian, rencana ini menuai beragam tanggapan dari warga. Bagi pedagang, aturan tersebut tidak banyak berpengaruh terhadap usaha mereka, namun bagi sopir angkot dan pengemudi ojek online (Ojol) justru dinilai menambah kesulitan.
Acil (71), pedagang makanan di Jalan Abul Hasan yang sudah berjualan lima tahun, mengatakan omzet jualannya tidak terganggu meskipun arus lalu lintas diubah.
“Alhamdulillah ada aja langganan datang. Jadi dijadikan satu arah atau dua arah, biasa aja,” ujarnya, saat ditemui media ini, Senin (22/9/2025).
Berbeda dengan pedagang, sopir angkot justru disebut paling terdampak. Menurut Acil, banyak sopir mengeluh karena harus memutar lebih jauh dan penumpang kerap kesal akibat rute yang lebih lama.
“Kalau dari Pasar Pagi mau ke Lambung, kagak boleh belok sini. Jadi mereka terputar-putar, bilangnya sulit dapat penumpang. Kadang penumpang marah karena dibawa mutar,” ungkapnya.
Berdasarkan keterangan Acil, dirinya juga mempertanyakan efektivitas sistem satu arah ini. Sebab, Acil bilang, kalau ini bukan kali pertama Jalan Abul Hasan jadi satu arah. Aturan tersebut pernah diberlakukan, lalu dikembalikan menjadi dua arah, sebelum akhirnya kembali dijadikan satu arah lagi.
“Ini bukan pertama kalinya, dulu itu tahun 90-an pernah satu arah di sini (Jl. Abul Hasan). Terus diubah jadi dua arah. Nah ini, kenapa lagi dibuat satu arah? Kita pun enggak tahu kayak apa pemerintah itu,” bebernya.
Pandangan senada disampaikan Madi, salah seorang driver ojek online. Ia menilai aturan satu arah berpotensi memberatkan pekerja transportasi.
“Kalau satu arah, kami yang sering bolak-balik jelas lebih jauh, bensin boros, dan penumpang bisa lebih lama menunggu,” jelasnya.
Meski keberatan, Madi mengaku tidak menolak sepenuhnya. Ia berharap Dinas Perhubungan (Dishub) mempertimbangkan solusi lebih fleksibel.
“Kalau bisa motor tetap dua jalur, biar lebih memudahkan masyarakat juga,” tandasnya. (Bey)
