Timeskaltim.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop) menindaklanjuti arahan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memperketat pengawasan kualitas beras premium di daerah.
Kepala Disperindagkop Kaltim, Heni Purwaningsih, mengungkapkan hasil pengujian laboratorium terhadap tujuh belas sampel merek beras yang beredar di pasaran. Dari jumlah tersebut, hanya satu merek yang memenuhi kriteria beras premium sesuai standar yang ditetapkan.
“Melalui konferensi pers ini, kami sampaikan bahwa hanya ada satu merek beras yang lolos kategori premium, sementara sisanya belum sesuai dengan standar kualitas,” jelas Heni pada Selasa (19/8/2025).
Langkah ini merupakan tindak lanjut setelah Menteri Pertanian sebelumnya merilis temuan adanya 212 merek beras di tingkat nasional yang tidak sesuai dengan klasifikasi premium.
“Satgas Pangan, baik pusat maupun daerah, kini terus melakukan pemeriksaan dan meminta klarifikasi langsung kepada distributor serta pedagang,” tambah Heni.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan agar Disperindagkop segera memperketat pengawasan, tidak hanya dari sisi kualitas tetapi juga kestabilan harga dan ketersediaan beras di pasar.
“Ada laporan keresahan, bukan dari masyarakat, melainkan dari pihak distributor. Kami tidak ingin pasokan terhambat sehingga distribusi ke masyarakat tetap berjalan,” ujar Rudy.
Dari hasil pemantauan, kata dia, beberapa wilayah di Kaltim mengalami keterbatasan stok, termasuk Samarinda dan Balikpapan.
Sejumlah gerai minimarket seperti Indomaret dan Alfamart bahkan dilaporkan kosong dari pasokan beras selama sepekan terakhir.
Selain itu, ditemukan pula indikasi beras oplosan dengan harga yang tidak sebanding dengan kualitasnya.
“Contohnya di Pasar Kedondong Samarinda, suplai dari distributor sudah berhenti. Sementara di Balikpapan, stok yang ada hanya tersisa sekitar 10 karung beras kemasan di sejumlah gerai,” ungkapnya.
Diakhir, ia menambahkan, Pemprov akan berupaya maksimal menstabilkan kondisi ini dengan menyiapkan langkah strategis.
“Kami akan melibatkan BUMD bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) serta instansi terkait untuk melaksanakan operasi pasar dan program pangan murah,” tutupnya. (Has/Bey/Adv/DISKOMINFOKALTIM)
