Timeskaltim.com, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terus mendorong penyesuaian regulasi daerah agar selaras dengan perkembangan zaman dan kebutuhan warga.
Salah satu langkahnya diwujudkan dengan kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencari masukan strategis terkait pembaruan sejumlah peraturan daerah yang dinilai sudah tidak relevan.
Anggota Bapemperda DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, mengungkapkan bahwa sejumlah perda harus disesuaikan dengan situasi terkini. Ia menyoroti khusus persoalan lalu lintas di Sungai Mahakam yang semakin memprihatinkan, mulai dari risiko keselamatan hingga dampak lingkungan.
“Sudah sering terjadi tongkang terlepas dan menghantam rumah warga maupun fasilitas pemerintah. Ditambah lagi sedimentasi dari aktivitas pertambangan yang merusak ekosistem sungai,” kata legislator yang akrab disapa Ayub tersebut belum lama ini.
Dalam pertemuan dengan Direktorat Produk Hukum Daerah Kemendagri, pihaknya menerima arahan langsung dari Direktur Imelda yang menegaskan perlunya keberanian mencabut perda lama yang tak lagi efektif.
“Kalau memang sudah tidak efektif, cabut saja dan ganti dengan aturan baru yang lebih sesuai,” ujar Imelda.
Bapemperda DPRD Kaltim menargetkan pembaruan perda ini tidak sekadar memperbaiki teknis pengaturan di lapangan, tetapi juga menjadi wujud adaptasi legislasi daerah terhadap dinamika zaman, dengan orientasi utama pada kepentingan masyarakat. (Adv/Rob/Bey)
