Timeskaltim.com, Samarinda – Bagi Firnandi Ikhsan, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Timur bukan sekadar angka di laporan keuangan. Anggota DPRD Kaltim itu melihatnya sebagai peluang nyata yang, jika dikelola serius, bisa mengubah wajah pembangunan di daerah.
Namun, menurutnya, peluang tersebut belum tergarap maksimal. Firnandi menilai pengelolaan sektor pajak dan retribusi masih lemah, padahal keduanya merupakan sumber penerimaan yang sah dan berkelanjutan.
Ia mencontohkan sektor pertambangan yang menyimpan potensi besar, mulai dari pajak alat berat hingga pajak air permukaan. Berdasarkan temuan BPK tahun 2024, Kaltim kehilangan potensi penerimaan pajak alat berat sekitar Rp50 miliar.
“Itu setara dengan 50 kilometer jalan,” ujarnya belum lama ini.
Firnandi juga menyoroti pajak Bahan Bakar Minyak (BBM) industri. Ia meyakini, jika semua perusahaan membayar pajak BBM sesuai ketentuan, penerimaan daerah akan melonjak signifikan.
“Kemandirian fiskal kita saat ini baru sekitar Rp10 triliun dari PAD. Padahal potensinya bisa dua kali lipat,” jelasnya.
Tak hanya tambang, sektor kelautan pun menjadi sorotan. Firnandi menilai pengelolaan tambat labuh dan bisnis turunan seperti bongkar muat dan pemanduan kapal belum berjalan maksimal.
“Kegiatannya sudah ada, tapi belum dioptimalkan,” katanya.
Menurut Firnandi, salah satu hambatan terbesar ada pada ketidakjelasan standar operasional dan kesiapan sistem aplikasi. Ia mendorong pemerintah daerah untuk segera membenahi pengelolaan PAD agar peluang besar yang ada tidak lagi terbuang sia-sia. (Adv/Rob/Bey)
