Timeskaltim.com Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Darlis Pattalongi, menyoroti pentingnya menjaga independensi akademik di tengah implementasi program bantuan pendidikan tinggi Gratispol.
Ia menegaskan bahwa bantuan biaya kuliah dari pemerintah tidak boleh mengurangi peran kampus sebagai ruang kritik yang konstruktif terhadap kebijakan negara.
“Pimpinan perguruan tinggi, termasuk rektor, harus tetap mempertahankan daya kritis kampus. Jangan sampai karena menerima dana Gratispol, suara akademik justru dibungkam,” ujar Darlis kepada awak media, Jum’at (20/6/2025).
Lebih lanjut, ia turut memberi perhatian terhadap mekanisme pencairan anggaran dari Pemprov Kaltim ke institusi pendidikan.
Darlis mencontohkan, masalah keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan di rumah sakit sebagai pelajaran, agar hal serupa tidak terjadi dalam sektor pendidikan.
“Kami tidak ingin mahasiswa dirugikan akibat ketidaktepatan dalam penyaluran dana. Jika UKT terlambat dibayarkan, bisa muncul persepsi bahwa kampus memperlakukan mahasiswanya dengan setengah hati,” jelasnya.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa Gratispol bukan program yang membuka jalur pendaftaran individu, melainkan skema kolektif yang dilakukan oleh kampus dan diverifikasi oleh pemerintah provinsi.
“Tidak ada formulir atau tautan pendaftaran mandiri. Kampus yang mengajukan data mahasiswanya, kemudian diverifikasi oleh pemerintah. Ini bentuk kerja sama institusional, bukan program beasiswa perorangan,” tegasnya.
Selain itu, Darlis meminta agar waktu pencairan bantuan disesuaikan dengan kalender akademik masing-masing kampus.
Ia menilai perbedaan jadwal antara birokrasi pemerintah dan dunia pendidikan bisa menimbulkan gangguan pada proses perkuliahan.
“Pemerintah harus menyelaraskan waktu pencairan anggaran dengan jadwal akademik di kampus, supaya kegiatan pendidikan tetap berjalan lancar,” katanya.
Diakhir, ia menyatakan sejatinya program Gratispol merupakan program yang bertujuan membuka akses pendidikan tinggi secara luas dan merata bagi seluruh masyarakat, tanpa memandang latar belakang ekonomi.
“Dengan semangat kolaborasi, pemerataan, dan kesinambungan, kita berharap program ini mampu menjadi motor peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Kaltim, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar dalam dunia akademik,” pungkasnya. (Adv/Has/Bey)
