Timeskaltim.com, Samarinda – Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pendidikan oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam rangka mengawasi proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mendapat sambutan positif dari DPRD.
Kendati demikian, Anggota DPRD Samarinda, Anhar, mengingatkan bahwa pembentukan Satgas bukan solusi utama dalam menyelesaikan akar persoalan PPDB.
Menurut legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini, polemik PPDB yang kerap berulang setiap tahun sejatinya bersumber dari ketimpangan kualitas pendidikan di berbagai sekolah.
“Gagasan membentuk Satgas itu tidak salah. Tapi mari kita jujur, masalah PPDB bukan semata soal teknis pengawasan, tapi soal ketimpangan mutu antar sekolah yang belum ditangani serius,” ujarnya, baru-baru ini .
Anhar menilai, keinginan orang tua yang mengupayakan anaknya masuk ke sekolah-sekolah favorit bukan karena ambisi berlebihan, melainkan karena terbatasnya pilihan sekolah berkualitas yang merata.
“Kalau semua sekolah bagus, orang tua tak perlu berjuang mati-matian cari jalur ini-itu. Sekolah dekat rumah pun jadi pilihan tanpa ragu. Tapi sekarang? Pilihannya sempit,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa tugas utama pemerintah bukan hanya mengawasi pelaksanaan PPDB, tapi menciptakan pemerataan kualitas dan fasilitas pendidikan. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi terdorong mencari ‘jalan pintas’ hanya untuk mendapatkan sekolah terbaik.
“Orang tua ingin dua hal saja: sekolah yang dekat dan bagus. Kalau dua hal itu dipenuhi, PPDB tidak akan ribut setiap tahun,” tambah Anhar.
Satgas Pendidikan, menurutnya, tetap memiliki fungsi penting sebagai pengawas agar proses penerimaan siswa bebas dari kecurangan, kolusi, dan praktik gratifikasi. Namun pengawasan tanpa perbaikan struktural hanya akan menjadi tambal sulam.
“Kalau sekolah bagus hanya ada di pusat kota, dan yang lain tertinggal, ya wajar orang tua berdesakan ingin masuk ke sana. Jangan salahkan mereka. Koreksinya harus dari sistem,” tegasnya.
Anhar berharap ke depan Pemkot Samarinda bisa mengarahkan kebijakan pendidikan secara menyeluruh, tidak hanya mengandalkan pengawasan PPDB, tapi juga membangun sistem pendidikan yang adil dan merata.
“Satgas penting, tapi pemerataan kualitas sekolah jauh lebih penting. Kalau itu tidak beres, masalah PPDB akan terus berulang,” pungkasnya. (Adv/Bey)
