Timeskaltim.com, Samarinda – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, termasuk di tingkat kelurahan.
Terbaru, BPSDM Kaltim sukses menyelenggarakan pelatihan pengembangan kompetensi bagi para lurah di seluruh Kalimantan Timur. Dari total 197 lurah, sebanyak 144 lurah atau lebih dari 73 persen telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan berhasil meningkatkan kompetensinya.
Pelatihan dilaksanakan dalam tiga angkatan berbeda. Angkatan pertama digelar pada 6–7 Mei 2025 di BPSDM Kaltim, Samarinda, dengan peserta sebanyak 40 orang dari Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Paser.
Angkatan kedua berlangsung pada 15–16 Mei 2025 di Aula Kantor Wali Kota Balikpapan, diikuti 69 peserta yang berasal dari Balikpapan, Penajam Paser Utara, Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Bontang.
Angkatan ketiga sekaligus penutup, diselenggarakan pada 20–21 Mei 2025 di Aula Bappeda Kutai Kartanegara. Pesertanya berjumlah 35 orang yang berasal dari Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Bontang.
Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, saat membuka salah satu angkatan pelatihan, menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi lurah sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik.
“Ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam meningkatkan kapasitas aparatur kelurahan yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program pembangunan dan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa tantangan lurah saat ini semakin kompleks. “Bukan hanya soal administrasi, tetapi juga pengelolaan keuangan, pemberdayaan masyarakat, kolaborasi lintas sektor, hingga pemanfaatan teknologi informasi,” tambah Nina.
Rina Kusharyanti, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional BPSDM Kaltim, yang juga menjadi penanggung jawab kegiatan, menyatakan bahwa materi pelatihan sangat komprehensif dan dirancang untuk menjawab tantangan aktual yang dihadapi lurah.
“Materi meliputi berbagai aspek, mulai dari kebijakan strategis, kepemimpinan transformasional, pendidikan antikorupsi, hingga inovasi pelayanan publik dan tata kelola administrasi keuangan kelurahan,” jelas Rina.
Ia menambahkan, pelatihan berlangsung selama dua hari dengan total 20 jam pelajaran (JP), dan para peserta akan menerima e-sertifikat sebagai bukti telah mengikuti pelatihan.
Salah satu pemateri, Jauhar Efendi, Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim, menyebut bahwa narasumber pelatihan tidak hanya berasal dari internal BPSDM, tetapi juga para pejabat daerah yang berkompeten di bidangnya.
“Dengan pendekatan kolaboratif ini, materi yang disampaikan menjadi lebih relevan dan aplikatif,” katanya.
Upaya ini menunjukkan keseriusan BPSDM Kaltim dalam membekali para lurah dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi dinamika pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang terus berkembang. (Bey)
