Timeskaltim.com, Samarinda – Sejumlah anggota DPRD Kota Samarinda dari berbagai fraksi menyayangkan tindakan represif yang dilakukan aparat saat pembongkaran Pasar Subuh yang berlangsung ricuh beberapa waktu lalu.
Kepada awak media, Ahmad Vananzda, mengungkapkan bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan pendekatan persuasif yang semestinya dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
“Kami tidak menolak upaya penertiban yang dilakukan oleh Pemkot Samarinda, tapi sangat disayangkan kalau dilakukan dengan cara yang menyakiti, terutama secara emosional. Pendekatan yang humanis dan persuasif seharusnya menjadi prioritas,” ujarnya pada Jum’at (16/4/2025).
Ia juga menekankan bahwa Satpol PP semestinya dapat menjalankan tugasnya dengan bijak, tanpa kekerasan.
“Kesan yang muncul di lapangan, Satpol PP hanya fokus membongkar. Padahal tugas mereka bukan untuk menyakiti atau memukul,” ungkapnya.
“Kalau memang dianggap melanggar hukum, silakan proses secara hukum, bukan dengan kekerasan,” tambahnya.
Pihak DPRD juga menyampaikan bahwa mahasiswa yang turut hadir dalam aksi tersebut memiliki niat baik untuk membela pedagang kecil.
“Saya sudah menyampaikan kepada mahasiswa agar tetap tenang dan memaafkan. Karena yang mereka lakukan dasarnya adalah niat baik membantu masyarakat kecil,” ucapnya lembut.
Dia akhir ia berharap insiden ini menjadi perhatian serius bagi Pemkot Samarinda agar ke depan, penertiban dilakukan dengan cara yang lebih bijak dan manusiawi. (Adv/Has/Bey)
