Timeskaltim.com, Samarinda – Derasnya curah hujan yang mengguyur Kota Tepian (sebutan Samarinda) dalam beberapa hari terakhir menjadi ujian nyata bagi sistem pengendalian banjir yang ada.
Genangan air yang meluas hingga insiden tanah longsor disejumlah titik, menunjukkan bahwa berbagai upaya pemerintah belum cukup efektif dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrem.
Kepada awak media, Abdul Rohim, mengungkapkan bahwa komisi III DPRD Samarinda akan segera mengambil langkah cepat.
Dengan menjadwalkan pemanggilan terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) guna melakukan evaluasi menyeluruh.
Ia menegaskan, peristiwa ini menjadi perhatian serius dan akan menjadi dasar untuk mengevaluasi, semua program penanggulangan banjir yang telah dijalankan.
“Kejadian beberapa hari lalu menjadi catatan penting bagi kami. Kami akan memanggil Dinas PUPR untuk menanyakan mengapa berbagai program penanganan banjir yang ada belum mampu menahan luapan air saat curah hujan mencapai puncaknya,” ujar Rohim, pada Kamis (15/5/2025).
Ia menjelaskan bahwa evaluasi akan difokuskan pada sistem tata kelola air secara keseluruhan, baik dari sisi hulu maupun hilir.
Pasalnya bisa jadi masalah terletak pada tingginya debit air dari hulu, atau justru pada bagian hilir, yang tidak mampu menampung dan mengalirkan air secara optimal.
“Banyak aspek yang harus dievaluasi. Kalau di hulu debit air terlalu tinggi, tentu output akan kewalahan. Maka dari itu, pembangunan kolam retensi bisa menjadi salah satu solusi. Tapi bisa juga sebenarnya input dan output sudah sesuai, namun terjadi penyumbatan di hilir,” jelasnya.
Kata dia, DPRD Samarinda telah resmi mengirimkan surat pemanggilan kepada Dinas PUPR, dan pertemuan evaluatif ditargetkan terlaksana paling lambat Kamis pekan ini.
Selain isu banjir, DPRD juga akan meminta penjelasan terkait longsornya area di luar badan Terowongan Selili.
Menurut Rohim, hal ini dinilai krusial dalam konteks pengelolaan lingkungan dan upaya mitigasi bencana.
“Seluruh persoalan ini akan kami evaluasi secara menyeluruh. Kami akan mengundang pihak-pihak terkait untuk membahas penanganan banjir, longsor, dan kondisi terowongan bersama Dinas PUPR,” pungkasnya. (Adv/Has//Bey)
