Timeskaltim.com, Samarinda– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.
Dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, kegiatan tersebut dilaksanakan di gedung Odah Etam, komplek Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda, pada Senin (5/5/2025).
Rudy Mas’ud menyatakan bahwa banyak aspek penting yang dibahas, termasuk rencana pembangunan jangka menengah di wilayah Kaltim.
“Pada dasarnya, kali ini kita memfokuskan pembahasan pada sektor-sektor utama seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” ujarnya.
Menanggapi banyaknya usulan dari para kepala daerah se-Kaltim yang menginginkan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, Rudy memastikan bahwa semua usulan terkait infrastruktur akan dipertimbangkan.
“Karena ini merupakan prioritas, terutama jika berhubungan langsung dengan pendidikan dan layanan kesehatan. Hal ini sejalan dengan delapan agenda pembangunan Presiden RI yang bertujuan memperkuat kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, sinergi antar kabupaten dan kota sangat diperlukan,” jelasnya.
Ditempat yang sama, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menambahkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak terlalu berdampak signifikan terhadap pelaksanaan RPJMD dan RKPD.
“Selama kita fokus pada pembangunan infrastruktur, efisiensi ini masih bisa disiasati. Kondisi infrastruktur kita masih tertinggal, jadi peningkatan seperti pembangunan jalan dan irigasi perlu segera dilakukan,” ungkap Seno.
Ia juga menjelaskan bahwa efisiensi anggaran justru dapat dialihkan untuk mempercepat pembangunan, apalagi ditopang oleh bantuan keuangan dari pemerintah.
“Bantuan keuangan ini kita prioritaskan bagi kabupaten dan kota yang fokus membangun infrastruktur. Meskipun nilai bantuannya bervariasi, yang terpenting adalah infrastruktur untuk mendukung ekonomi kerakyatan tetap bisa diwujudkan,” terangnya.
Diakhir ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur seperti jalan-jalan di wilayah perkebunan, pertanian, maupun destinasi wisata sangat diperlukan masyarakat untuk meningkatkan akses dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (Has/Bey)
