Timeskaltim.com, Samarinda – Anggota DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, sebut kebijakan efisiensi anggaran ditengah pelaksanaan program makan bergizi gratis wajib selaras dengan kemampuan anggaran.
Perihal tersebut, Latisi sampaikan agar kebijakan baik ini tidak menimbulkan dampak negatif, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Selama program itu baik, tentu kita mendukung. Tapi harus dilihat apakah sesuai dengan anggaran pemerintah yang ada. Jangan sampai program yang tujuannya baik justru memunculkan masalah baru,” ujar Ismail, Selasa (11/2/2025).
Terkait adanya PHK di beberapa instansi, Ismail menilai perlu dilakukan evaluasi mendalam sebelum mengaitkannya langsung dengan program makan bergizi gratis.
Menurutnya, PHK bisa terjadi karena berbagai faktor, bukan semata-mata hanya karena dampak dari efisiensi anggaran untuk program tersebut.
“Kita harus melihat latar belakang PHK itu dulu. Apakah memang berkaitan langsung dengan efisiensi anggaran untuk makan bergizi gratis atau ada faktor lain? Ini yang harus dievaluasi lebih lanjut,” tambahnya.
Jika terbukti bahwa efisiensi anggaran untuk program makan bergizi gratis menyebabkan PHK, maka kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang agar tidak menciptakan masalah baru bagi masyarakat.(Adv/Has/Bey)
