Timeskaltim.com, Samarinda – Puluhan massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur (AMSKT) menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang kampus Universitas Mulawarman (Unmul) Jalan M. Yamin, Kota Samarinda, pada (29/11/2024) sore.
Aksi tersebut menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 Persen, dan menyikapi lambatnya penaganan kasus persitiwa pembunuhan di Desa Muara Kate, Kabupaten Paser, Provinsi Kaltim.
Berdasarkan pantauan wartawan Timeskaltim.com dilokasi, masa aksi turut memblokade jalan dan membantangi sepanduk yang bertuliskan ‘Tolak PPN 12 Persen, Dimana Bumi Di Pijak Disitu Kami dipajak’.
Selain sepanduk terlihat masa aksi juga menempelkan foto Prabowo-Gibran, Mentri keuangan Sri Mulyani, dan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, dijalanan tepat kendaraan berlalu-lalang.
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa keluarga Mahasiswa (BEM KM) Unmul, Muhammad Ilham Maulana, menyebutkan, seluruh masyarakat Kaltim tegas menolak kebijakan kenaikan PPN 12 persen. Pasalnya kebijakan ini seakan dipaksakan untuk kepentingan pihak tertentu, sehingga akan membuat kondisi sosial ekonomi masyarakat makin tercekik.
“Kami yakin dampak dari kebijakan ini akan memperburuk ketimpangan ekonomi pada kelompok rentan seperti buruh dan juga pelaku UMKM, berikut barang dan jasa,” ungkap Maulana kepada wartawan Timeskaltim.com,
Kata dia, kebijakan ini juga akan menimbulkan pergeseran masyarakat dari kelompok menengah menjadi kelompok miskin. Selain itu akibat dari PPN 12 Persen juga akan meningkatkan pengeluaran masyarakat, karena terjadinya kenaikan harga barang dan jasa.
“Kita sedang sedang dibohongi pemerintah sendiri, meski hanya naik 1 persen semua sektor akan terdampak. Karena PPN 12 Persen tidak hanya berlaku untuk barang mewah saja,” tegas Maulana.
Lebih lanjut pria kelahiran Kelurahan Santan, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) ini mengatakan, bahwa PPN 12 Persen berpotensi memicu inflasi Indonesia dan menyebabkan penurunan konsumsi, sehingga akan berujung pada PHK masal oleh perusahan industri dan jasa karena daya beli masyarakat yang menurun.
“Kita minta pemerintah harus membatalkan kebijakan ini,” timpalnya.
Untuk di peristiwa berdarah di Muara Kate, Maulana meminta untuk kepada Polisi Daerah (POLDA) Kaltim bertindak lebih cepat, pasalnya kasus ini sudah selama 32 hari lamanya tanpa kejelasan. Bahkan benang merah dalang dari ini semua juga belum berhasil terungkap.
“Betul bahwa ada delapan belas saksi yang sudah diperiksa tapi transparasi penanganannya sampai hari ini kita tidak pernah tau,” beber Maulana.
Diakhir ia berharap, Polisi dengan segenap kekuatanya agar lebih sigap mengusut tuntas kasus ini.
“Jangan sampai prespesi publik ke Polisi akan semakin memburuk,” pungkasnya. (Has/Bey)
