Timeskaltim.com, Samarinda – Banjir besar yang melanda Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), kembali meninggalkan duka mendalam. Satu warga dilaporkan meninggal dunia, diduga terseret arus banjir.
Dikonfimasi melalui platform WhatsApp, pada Sabtu (14/12/2024) pukul 22.23 Wita, Muhammad Hasbi Mo’a, salah satu masyarakat Desa Bumi Etam menjelaskan bahwa banjir mulai menggenangi permukiman warga sekitar pukul 16.30 Wita. Setelah hujan deras mengguyur Desa Bumi Etam selama tiga jam.
Hasbi menjelaskan, bahwa ini merupakan kali kedua banjir di Kecamatan Kaubun merenggut korban jiwa. Sebelumnya, peristiwa serupa terjadi di Desa Kadungan Jaya pada Mei 2023 lalu. Menurutnya, korban terseret arus banjir saat dalam perjalanan pulang dari kebun menuju rumah.
“Derasnya arus banjir sampai orang bisa ikut terseret,” ungkapnya, Sabtu (14/12/2024).
Lebih lanjut kata Hasbi, hujan yang melanda Kecamatan Kaubun pada hari ini bukanlah faktor tunggal penyebab terjadinya banjir. Mengingat banjir pada sebelum-sebelumnya tak seperti ini.
Dirinya menduga kuat, jika banjir terjadi lantaran daerah ini sudah lama dikepung aktivitas perusahaan, baik pertambangan batu bara ilegal maupun legal dan adanya beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Akibat dari aktivitas perusahaan tersebut, ia menilai menjadi salah satu faktor rusaknya keseimbangan lingkungan.
“Kejadian ini menjadi catatan terburuk untuk yang kedua kalinya bagi Kecamatan Kaubun yang diakibatkan oleh aktivitas eksploitasi lahan yang ugal-ugalan,” ujar Hasbi.
Sebagai warga, ia mempertanyakan peran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur, khususnya Bupati dan Pemerintah Kecamatan Kaubun.
Ia menekankan, pentingnya perhatian serius dari pemerintah agar tidak terkesan tutup mata atau abai terhadap kejadian ini, mengingat peristiwa banjir yang merenggut korban jiwa ini sudah terjadi untuk kedua kalinya.
Hasbi, yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Partisipasi Pembangunan Daerah di HIPMA KT Pusat, menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur seharusnya mengambil langkah tegas dalam mengawasi perusahaan di wilayah tersebut.
Ia menyatakan, Pemkab Kutim wajib memberikan peringatan kepada perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap terjadinya banjir.
Selain itu, Hasbi berharap Pemkab Kutim segera turun langsung ke lokasi terdampak banjir dan memanggil perusahaan yang beroperasi di sekitar Kecamatan Kaubun.
“Menurut kami, pemanggilan tersebut bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban dari perusahaan serta memastikan adanya penyelesaian konkret atas kondisi warga pasca kejadian banjir ini,” jelasnya.
Ia juga mengkritik bantuan yang sering kali hanya bersifat simbolis tanpa menyelesaikan akar masalah.
“Kalau datang hanya membawa satu dus Indomie, telur, minyak goreng, dan sebagainya, buat apa? Insyaallah masyarakat kami bisa membelinya sendiri. Yang kami inginkan adalah penyelesaian terhadap masalah yang sebenarnya,” tegas Hasbi.
Terakhir, pemuda Kaubun ini menjelaskan bahwa banjir yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti deforestasi lahan, minimnya gorong-gorong jalan, serta kurangnya sistem drainase yang memadai.
Akibatnya, air meluap hingga menutupi badan jalan dan masuk ke rumah-rumah warga.
“Kita mau lihat sampai mana keberpihakan pemerintah dan perusahan alam kondisi seperti ini,” pungkasnya. (Bey)
