Kutai Timur – Syaiful Bakhri, anggota DPRD Kutai Timur dari Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS), menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan dana sebesar Rp 15 miliar yang dialokasikan untuk modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024/2025, yang berlangsung pada Jumat (22/11/2024) di ruang sidang utama DPRD Kutim.
“Kami berharap investasi ini tidak hanya sekadar angka, tetapi juga harus memperhatikan laba atau keuntungan yang dihasilkan,” ujar Syaiful dalam pernyataannya.
Dalam kesempatan tersebut, Syaiful menekankan bahwa investasi yang dilakukan melalui BUMD harus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.
Menurutnya, setiap dana yang diinvestasikan harus memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah,” lanjut Syaiful.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana BUMD, agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas bagaimana dana tersebut digunakan dan apa hasilnya.
“Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana yang dialokasikan digunakan dan apa hasilnya,” tambahnya.
Fraksi PKS, yang diwakili oleh Syaiful, berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana BUMD, serta mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja BUMD.
Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan benar-benar memberikan hasil yang sesuai dengan harapan.
“Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja BUMD, sehingga kita bisa melihat perkembangan dan keuntungan yang dihasilkan,” ungkapnya.
Syaiful juga menyoroti perlunya strategi yang jelas dan analisis mendalam dalam pengelolaan BUMD untuk meminimalkan risiko kerugian.
Selain itu, ia menekankan bahwa keberhasilan BUMD tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari dampak sosial yang dapat ditimbulkan, seperti pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.
“Kami ingin BUMD tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja,” tuturnya.
Sebagai bagian dari Fraksi PKS, Syaiful Bakhri mengungkapkan komitmen mereka untuk terus mendorong agar setiap investasi yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Kutai Timur.
“Kami akan terus mendorong agar setiap investasi yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Kutai Timur,” pungkasnya.ADV
