Scroll untuk baca artikel

dprd TIMES KALTIM
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
AdvertorialDPRD Kabupaten Kutai Timur

Hj. Uci Cari Solusi Konflik Pengelolaan Burung Hantu di Perkebunan Sawit

939
×

Hj. Uci Cari Solusi Konflik Pengelolaan Burung Hantu di Perkebunan Sawit

Sebarkan artikel ini

Kutai Timur: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Hj. Uci, tengah mempelajari langkah penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pengelolaan burung hantu di wilayah perkebunan sawit.

Penggunaan burung hantu untuk mengendalikan hama di lahan perkebunan sawit ternyata memunculkan keluhan dari sebagian masyarakat, terutama peternak burung walet yang merasa terganggu.

“Keberadaan burung hantu ini memang efektif untuk mengendalikan hama di kebun sawit. Namun, dampaknya terhadap masyarakat, khususnya peternak burung walet, harus menjadi perhatian. Banyak dari mereka yang merasa terganggu, dan ini menimbulkan keresahan,” ujar Hj. Uci saat ditemui awak media pada Selasa (19/11/2024).

Hj. Uci menyampaikan, permasalahan ini tidak hanya menyangkut keberhasilan pengelolaan perkebunan sawit, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Sebagai langkah awal, DPRD Kutim berencana menggelar dialog dengan perusahaan-perusahaan perkebunan sawit yang menggunakan burung hantu. Diskusi ini bertujuan untuk mencari solusi yang tidak hanya menguntungkan pihak perusahaan, tetapi juga memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

“Kami ingin memastikan adanya keseimbangan antara kebutuhan perusahaan dan kenyamanan masyarakat. Salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan adalah evaluasi cara pengelolaan burung hantu dan memperhatikan dampak lingkungan serta sosialnya,” ungkap Hj. Uci.

Ia berharap, perusahaan dapat lebih responsif terhadap keluhan masyarakat dan mencari solusi yang ramah lingkungan serta tidak merugikan pihak lain, termasuk peternak burung walet.

“Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak. Dengan pendekatan yang tepat, konflik ini dapat diminimalkan,” tambahnya.

Hj. Uci juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.

“Kami percaya bahwa masalah ini dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik dan komitmen dari semua pihak untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kenyamanan sosial,” pungkasnya.ADV