Kutai Timur – Pada saat Rapat Paripurna ke-20 DPRD Kutai Timur, Kajan Lahang, Ketua Fraksi Nasdem, menyampaikan beberapa rekomendasi strategis terkait penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.
Ia menekankan pentingnya pendekatan yang didasarkan pada analisis kondisi daerah dalam penyusunan anggaran guna memastikan distribusi yang tepat sasaran.
“Dalam penyusunan RAPBD, kita harus memperhatikan sumber dana yang tersedia, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, maupun Pendapatan Lain-lain yang Sah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dioptimalkan tanpa menambah beban pembiayaan yang tidak perlu,” ungkap Kajan (23/11/2024).
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kutim memperkirakan total pendapatan daerah pada tahun 2025 sebesar Rp11,151 triliun, yang berasal dari PAD, transfer pemerintah pusat dan provinsi, serta sumber pendapatan lainnya.
Ia berpendapat, potensi pendapatan tersebut harus dikelola secara cermat agar dapat mendukung program-program pembangunan berkelanjutan yang memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
Kajan juga mengingatkan agar setiap Perangkat Daerah menyesuaikan pembagian anggarannya dengan tantangan dan kondisi nyata yang dihadapi. Kajan menegaskan bahwa anggaran harus disusun dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas.
“Pendekatan berbasis analisis kondisi daerah sangat penting dalam penyusunan APBD. Dengan perencanaan yang matang, APBD 2025 dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan daerah,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, Kajan menekankan pentingnya keselarasan antara program yang disusun oleh Perangkat Daerah dengan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan. Tujuannya adalah agar anggaran yang dialokasikan benar-benar dipergunakan untuk mendukung prioritas pembangunan yang telah direncanakan.
Politikus Nasdem tersebut berharap RAPBD 2025 tidak hanya sekadar dokumen anggaran, tetapi juga menjadi pendorong utama bagi pembangunan inklusif yang berfokus pada kebutuhan masyarakat Kutim.
“Dengan pengelolaan yang cermat dan transparan, APBD 2025 dapat mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat serta pembangunan yang berkelanjutan,” tutup Kajan.ADV
