Kutai Timur – Menurut Sayid Anjas, Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur, Komisi C DPRD Kutim tengah berencana melakukan inspeksi cepat untuk menilai kemajuan proyek tahunan di Kutim.
Fokus utama sidak tersebut adalah proyek-proyek yang merupakan bagian penting dari proses evaluasi dan diharapkan selesai sepenuhnya sesuai dengan perencanaan.
Sayid Anjas mengatakan, “Saya dengan Komisi C sedang menyusun jadwal untuk melakukan sidak pada proyek tahunan. Fokus kita adalah pada proyek yang sedang dievaluasi, yang kita harapkan bisa selesai 100 persen.”
Sayid mengatakan bahwa jika sebuah proyek tidak selesai tepat waktu, itu dianggap sebagai wanprestasi dan menunjukkan bahwa kontraktor atau pelaksana proyek tidak memenuhi tanggung jawabnya.
Dia menjelaskan, “Jika proyek tidak selesai, itu sudah pasti wanprestasi. Mau gimana lagi, itu konsekuensinya.”
DPRD lebih memperhatikan proyek-proyek yang masih dapat diselesaikan tepat waktu saat membahas APBD perubahan tahun ini.
Sayid mengakui bahwa ada puluhan proyek tahunan dengan nilai lebih dari Rp1,3 triliun, tetapi beberapa tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal.
Dia mengatakan, “Saya lupa berapa banyak proyek dan mana saja yang ada, tetapi memang ada beberapa proyek dari puluhan paket pekerjaan tersebut yang diperkirakan tidak akan selesai.”
Sayid menyatakan dalam diskusi APBD perubahan bahwa proyek-proyek yang diperkirakan akan selesai akan dibayar dengan anggaran sebesar Rp270 miliar yang berasal dari Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) proyek tahun jamak tahun sebelumnya, yang totalnya lebih dari Rp400 miliar.
Menurutnya, anggaran Silpa sebesar Rp270 miliar akan digunakan untuk membayar proyek yang dapat diselesaikan. Jadi, meskipun ada beberapa proyek yang belum selesai, yang penting adalah memastikan bahwa proyek yang dapat diselesaikan mendapatkan alokasi yang tepat.
Sayid menyatakan bahwa DPRD terus mengawasi pelaksanaan proyek tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi legislatif.
Dengan sidak dan pengawasan yang ketat, DPRD Kutim berharap semua proyek dapat diselesaikan tepat waktu sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat pembangunan segera.
Namun, DPRD juga berkomitmen untuk memastikan bahwa kontraktor yang bersangkutan menanggung konsekuensi sesuai peraturan jika proyek gagal.ADV
