Timeskaltim.com, Samarinda – Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakuktas Hukum Universitas Mulawarman (FH UNMUL) menggelar diskusi publik, dengan menghadirkan empat narasumber baik dari kalangan akademisi dan organisasi masyarakat sipil.
Dihelat di Aula Unmul Jalan Kuaro Kecamatan Samarinda Ulu itu, dihadiri Sholihin Bone dari Akademisi FH Unmul, Izza Akbarani dari Transparency International Indonesia, Orin Gusta Andini dari Saksi FH Unmul, dan Gina Sabrina dari Perhimpunan Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia (PBHI) Nasional.
Kegiatan yang dirangakai dengan diskusi publik ini dilatarbelakangi, sebagai bentuk pengawalan terhadap proses seleksi Calon Pimpinan (Capim) berserta Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) yang dilaksanakan pada Senin (15/07/2024) kemarin.
“Kita sebagai masyarakat sipil, akademisi, dan pusat studi anti korupsi yang ada di Fakultas Hukum Unmul, wajib memberikan kontribusi dan tanggung jawab terhadap pemberantas korupsi, meski sejak revisi undang-undang KPK lembaga ini cukup kontroversial,” ungkapnya saat diwawancarai oleh wartawan Times Kaltim, baru-baru ini.
Ia juga mengatakan bahwa, Saksi FH Unmul ini merupakan satu-satunya pusat studi anti korupsi, yang ada di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), sehingga pihaknya bekerja sama dengan Tranparency Internasional Indonesia dalam melakukan profiling calon dan mengajak masyarakat sipil untuk terus memantau dan mengawasi seleksi Capim dan Dewas lembaga anti rasua ini.
“Sementara ini kita akan coba menjaring beberapa calon, yang pasti untuk calon yang mau ingin kita jaring ini sesuai dengan kriteria ideal yang diharapkan, sebagai sosok yang dapat memberantas korupsi,” katanya.
Orin sapaan akrabnya mengakui bahwa, Saksi FH Unmul sendiri pasti juga memiliki kriteria tentang integeritas dan track record yang bersentuhan dengan isu-isu anti korupsi.
“Termaksud tadi sudah disampaikan oleh teman-teman tranparency internasional indonesia, telah menyebutkan bahwa kami punya alat untuk kemudian menyisir calon-calon tersebut,” ujarnya.
Di akhir pihaknya mengharapkan bahwa, untuk semua masyarakat sipil bukan saja yang ada dalam lingkungan kampus, tapi juga yang berada diluar secara keseluruhan.
Mengingat bahwa Kaltim yang merupakan salah satu wilaya yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDM), sehingga memunculkan banyak kasus korupsi, dibuktikan dengan terkonfirmasi tertangkapnya beberapa kepala daerah.
“Jadi hal itu yang membuat kita harus betul-betul ikut menjadi bagian untuk menentukan siapa orang yang akan mengisi posisi Capim dan Dewan KPK nanti,” pungkasnya. (Has/Wan)
