Timeskaltim.com, Kutim – Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) DPRD Kutai Timur menyampaikan harapannya terkait peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan transfer dalam upaya mempercepat pembangunan daerah. Anggota Komisi C DPRD Kutai Timur sekaligus Anggota Fraksi AKB, Mulyana, menegaskan bahwa realisasi anggaran pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain daerah yang sah telah mengalami peningkatan yang signifikan.
“Realisasi anggaran pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain daerah yang sah menunjukkan peningkatan yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kualitas partisipasi mereka dalam pembangunan. Ini sesuai dengan tingkat kebutuhan dan aspirasi yang berkembang di lingkungan masyarakat,” ungkap Mulyana dalam penjelasannya.
Mulyana menekankan pentingnya peningkatan pendapatan daerah yang sah di berbagai sektor yang belum tersentuh. Menurutnya, peningkatan ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan, tetapi juga memperkuat basis ekonomi lokal dan mempercepat proses pembangunan di Kutai Timur.
“Pendapatan daerah yang sah diharapkan dapat lebih ditingkatkan di berbagai sektor yang belum tersentuh. Ini akan meningkatkan pendapatan daerah dan mempercepat pembangunan di berbagai sektor yang menjadi prioritas masyarakat,” tambahnya.
Fraksi AKB menggarisbawahi bahwa peningkatan PAD dan pendapatan transfer merupakan kunci untuk mendukung program-program pembangunan yang lebih efektif dan efisien. Dengan peningkatan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mengimplementasikan proyek-proyek pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
“Peningkatan PAD dan pendapatan transfer merupakan kunci untuk mendukung program-program pembangunan yang lebih efektif dan efisien. Dengan dana yang lebih besar, pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mengimplementasikan proyek-proyek yang benar-benar bermanfaat,” jelas Mulyana.
Mulyana juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah. Ia berharap bahwa dengan peningkatan pendapatan, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk membuka informasi secara jelas dan mudah diakses oleh masyarakat.
“Transparansi dan akuntabilitas adalah hal yang tidak bisa ditawar. Dengan peningkatan pendapatan, pemerintah harus tetap berkomitmen untuk membuka informasi secara jelas dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga kepercayaan publik dapat terus terjaga,” pungkasnya.
Fraksi AKB DPRD Kutim terus mendorong pemerintah daerah untuk mengeksplorasi berbagai potensi pendapatan daerah yang belum dimaksimalkan. Dengan langkah-langkah strategis dan pengelolaan yang baik, diharapkan pembangunan di Kutai Timur dapat berlangsung lebih cepat dan merata, membawa manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. (SH/ADV)
