Timeskaltim.com, Kutim – DPRD Kabupaten Kutai Timur, dr. Novel Tyty Paembonan, memberikan kritik tajam terhadap frekuensi perjalanan dinas yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kutim. Menurutnya, perjalanan dinas dan bimbingan teknis (bimtek) penting, namun perlu dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan.
“Saya kira teman-teman dari media-media hari ini tahu mungkin strukturnya anggaran di OPD-OPD. Pasti teman-teman juga melihat ini terlalu banyak ini dan itu. Saya pun sepakat,” ungkap Novel Paembonan.
Novel menegaskan bahwa ia tidak menentang perjalanan dinas atau bimtek, tetapi ia mengimbau agar kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak berlebihan. Ia menyampaikan kekhawatirannya tentang laporan yang diterimanya terkait frekuensi perjalanan dinas yang sangat tinggi.
“Saya tidak melarang misalnya OPD itu pergi perjalanan dinas, bimtek, silahkan, tapi saya sarankan tetap ikut aturan yang wajar saja. Kita perlu bimtek memang, kita butuh, tapi jangan juga berlebihan. Saya lihat ada yang saya dapat laporan, ini setiap minggu keluar, setiap minggu keluar, dapat apa?” kata Novel.
Novel juga mengkritisi anggota DPRD yang sering melakukan perjalanan dinas. Ia sepakat bahwa perjalanan dinas diperlukan, namun harus dibatasi agar tidak mengganggu efektivitas kerja.
“DPR juga, saya sepakat kok satu bulan itu tiga kali keluar. Satu di luar provinsi, satu di dalam provinsi, satu di kecamatan. Kalau pun itu dilaksanakan semua, kalau tidak ada kegiatan yang perlu tidak perlu keluar, lebih bagus di kantor,” tegasnya.
Novel berharap bahwa OPD dan anggota DPRD lebih bijak dalam melakukan perjalanan dinas. Menurutnya, terlalu sering keluar kantor justru bisa mengurangi produktivitas dan efektivitas kerja yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk melayani masyarakat.
“Kalau tidak ada kegiatan yang perlu, lebih bagus di kantor. Ini penting agar kita bisa lebih fokus dan produktif dalam menjalankan tugas-tugas kita,” tambah Novel.
Melalui pernyataannya, Novel Paembonan mengajak semua pihak untuk lebih memperhatikan penggunaan anggaran dengan bijak dan memprioritaskan kegiatan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Ia berharap bahwa kritik konstruktif ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi OPD dan DPRD dalam menjalankan tugas mereka ke depan.
“Dengan penggunaan anggaran yang bijak, kita bisa memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik,” tutup Novel. (SH/ADV)
