Scroll untuk baca artikel

dprd TIMES KALTIM
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
AdvertorialDPRD Kabupaten Kutai Timur

Novel Paembonan Tekankan Pemerintah Jangan Sampai Luput Perihal Pendidikan 12 Tahun Anak di Kutim

523
×

Novel Paembonan Tekankan Pemerintah Jangan Sampai Luput Perihal Pendidikan 12 Tahun Anak di Kutim

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kutai Timur, dr. Novel Tyty Paembonan.
Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kutai Timur, dr. Novel Tyty Paembonan.

Timeskaltim.com, Kutim – Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kutai Timur, dr. Novel Tyty Paembonan, menyoroti pentingnya tanggung jawab pemerintah dalam menjamin pendidikan bagi anak-anak di Kutai Timur. Dengan tegas, ia mengingatkan bahwa semua anak usia sekolah harus tercover oleh pemerintah untuk mendapatkan pendidikan selama 12 tahun.

“Pendidikan itu, khususnya usia wajib sekolah, memang benar-benar tanggung jawab pemerintah. SKPD atau OPD terkait harus memastikan bahwa semua anak-anak di Kutai Timur ini, pada masa usia sekolah, harus sekolah,” ujar Novel dalam sebuah wawancara, Minggu (9/6/2024).

Novel menekankan bahwa pendidikan adalah hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Dia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa masih ada anak-anak yang mungkin belum terjangkau oleh program wajib belajar 12 tahun.

“Bagaimana caranya agar semua anak ini tercover oleh pemerintah perihal pendidikan? Jangan sampai anak-anak kita ini luput dari 12 tahun wajib masa pendidikan. Itu sudah kewajiban pemerintah,” tegasnya.

Ia juga menyoroti peran penting dinas pendidikan dan lembaga terkait lainnya untuk proaktif dalam memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikannya. Menurutnya, tidak boleh ada anak yang tertinggal hanya karena kurangnya perhatian atau upaya dari pihak yang bertanggung jawab.

“Pemerintah harus bertanggung jawab dari SKPD atau OPD tertentu untuk benar-benar memperlihatkan bahwa semua anak-anak di Kutai Timur ini pada masa usia sekolah mereka sekolah,” tambah Novel.

Novel berharap pemerintah daerah dapat bekerja lebih keras dan lebih cermat dalam mengidentifikasi serta menangani masalah pendidikan. Dia menekankan bahwa dengan APBD yang besar, tidak ada alasan untuk tidak menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai bagi seluruh anak di daerah tersebut.

“Kita punya sumber daya dan anggaran yang cukup. Yang diperlukan sekarang adalah komitmen dan aksi nyata dari pemerintah untuk memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal dalam hal pendidikan,” tutupnya.

Dengan perhatian yang lebih serius dari pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan Kutai Timur dapat menjadi daerah yang sukses dalam memenuhi hak pendidikan bagi semua anak, sesuai dengan program wajib belajar 12 tahun yang telah dicanangkan. (SH/ADV)