Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi (Berby/ Times Kaltim)
Timeskaltim.com, Samarinda – Presiden RI Joko Widodo dalam arahannya yang disampaikan melalui Sekretaris Kabinet menyerukan agar pejabat negara tidak menggelar buka puasa bersama.
Hal itu tertuang dalam Surat Sekkab bernomor 38/Seskab/DKK/03/2023 pada 21 Maret lalu.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi mengatakan larangan berbuka puasa oleh Presiden Joko Widodo adalah perintah sederhana.
“Sebenarnya maksud bapak Presiden itu sederhana saja, jangan bermewah-mewahan” ungkap Hadi saat ditemui di Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Senin (27/3/2033).
Hadi mengaku, ia juga kerap menghadiri undangan berbuka puasa dari pusat, yang mana undangan tersebut cenderung mengundang kalangan pejabat.
“Cenderung yang diundang itu kalangan pejabat atau orang-orang berada, diadakan di hotel berbintang yang tidak menyentuh masyarakat bawah, nah ini maksud larangan bapak Presiden” ucap Hadi.
Ia menjelaskan, Jokowi memperbolehkan adanya buka puasa bersama apabila dengan masyarakat bawah.
Orang nomor dua di Benua Etam itu mengungkapkan, pihaknya akan melakukan buka puasa bersama pada 2 April 2023 bersama dengan 500 anak yatim piatu.
“Buka bersama tersebut tidak dilaksanakan di hotel namun tetap kita laksanakan. Seperti itu lah yang dimaksud bapak Presiden” tutur Hadi.
Sebagai informasi, Provinsi Kalimantan Timur sudah mengeluarkan surat edaran larangan buka puasa bersama bagi para ASN.
Lebih lanjut, ia mengimbau kepada para pejabat agar tidak bermewah-mewahan serta tetap mengantisipasi peningkatan covid-19.
“Perlu dipahami tujuan surat edaran ini ialah tidak bermewah-mewahan, selain itu penanganan Covid-19 dari pandemi menuju endemi jadi salah satu tambahan alasan” pungkas Hadi. (Adv/Bey/Diskominfo Kaltim)
