Wagub Kaltim Hadi Mulyadi dan Sekdaprov Kaltim, Sri Wahyuni saat peluncuran sistem Kaltim PEKA Gender.(Ist)
Timeskaltim.com, Samarinda – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, Sri Wahyuni menyadari bahwa isu gender juga menjadi perhatian utama bagi Pemprov Kaltim.
Isu gender adalah salah satu isu yang jadi perhatian utama bagi Pemprov Kaltim. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, Sri Wahyuni. Dia menyebut, pemprov juga ingin agar seluruh perangkat daerah bisa mempunyai kepekaan gender di tiap kebijakan.
Bertepatan dengan momen peluncuran sistem Kaltim PEKA Gender (Strategi Peningkatan Anggaran Responsif) yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, ada beberapa hal yang disampaikan Sri.
Sistem itu dibuat sebagai salah satu proyek perubahan Pemprov Kaltim yang terlibat sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Angkatan XIV tahun 2022. Peluncuran sistem berhasil terlaksana di Ruang Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (29/11/2022).
Dijelaskan Sri, sistem tersebut merupakan mandatori yang akan dibangun dan diletakkan di OPD. Mengingat, baru 6 OPD di lingkungan Pemprov Kaltim yang baru menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG).
“Melalui Kaltim PEKA Gender, tentu dalam capaian jangka menengah dan panjang, pada 2023 bisa terlaksana 25 persen OPD yang menerapkan PPRG,” jelas Sri.
Pun dia berharap, hadirnya sistem tersebut bisa memberi manfaat dan pijakan untuk seluruh perangkat daerah di Pemprov Kaltim agar segera menerapkan PPRG. Ke depan, pelaksanaan dari sistem ini harus dikawal.
“Apa yang kita buat dipastikan keberlanjutannya. Harus dikawal pelaksanaannya jangka menengah dan panjang. Agar bisa melakukan kesetaraan gender lebih baik lagi,” tandasnya. (Gan/Adv/DKP3A Kaltim)
