Timeskaltim.com, Samarinda – Dalam menghadapi ancaman terhadap fondasi demokrasi di Indonesia, Koalisi Dosen Universitas Mulawarman (Unmul) mengeluarkan pernyataan tegas untuk mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi yang telah dibangun dengan perjuangan pada era reformasi 98.
Melalui rilis media yang diberi judul “Lawan Tiran Kekuasaan, Selamatkan Demokrasi!!!”, Koalisi Dosen Unmul menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap beberapa gejala yang dianggap merongrong demokrasi.
Herdiansyah Hamzah, selaku pengamat hukum dari Universitas Mulawarman mengatakan, bahwa putusan cacat etik Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dianggap memberi celah bagi politik dinasti.
“Keterlibatan aparatus negara yang mengorbankan netralitasnya, dan pengangkatan penjabat kepala daerah yang tidak transparan,” terang pria yang kerap disapa Castro itu, Jumat (2/2/2024).
Beberapa poin-poin utama yang disampaikan oleh Koalisi Dosen Unmul diungkapkan Castro yakni diantaranya, Selamatkan Demokrasi: Koalisi mendesak untuk menghentikan segala tindakan dan keputusan yang merugikan demokrasi.
Selain itu, menyoroti terkait Netralitas Presiden: Presiden diminta untuk tidak memihak dan menghindari langkah politik yang hanya menguntungkan dinasti keluarganya.
“Netralitas Aparatus Negara, Aparatus negara diingatkan untuk tetap netral dalam momen elektoral 2024, mengabdi pada kepentingan rakyat secara menyeluruh,” jelasnya.
Lanjutnya, terkait Penggunaan Fasilitas Negara: Kekuasaan diingatkan agar tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok tertentu, termasuk mempolitisasi bantuan sosial.
Terakhir yaitu Panggilan untuk Akademisi: Koalisi mengajak akademisi dan intelektual untuk turut serta dalam menjaga demokrasi dari ancaman tiran kekuasaan.
Dengan berbagai nama dosen yang tergabung dalam koalisi ini, pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran bersama akan kondisi demokrasi saat ini.
“Kami mengajak semua pihak untuk bersatu demi menjaga integritas demokrasi Indonesia,” tutupnya. (Bey/Wan)
