BalikpapanDaerahDPRD Kaltim

Sigit Wibowo Sosialisasikan Perda Bantuan Hukum di Kelurahan Damai Baru

310
×

Sigit Wibowo Sosialisasikan Perda Bantuan Hukum di Kelurahan Damai Baru

Sebarkan artikel ini

Timeskaltim.com, Balikpapan- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Sigit Wibowow menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) tantang bantuan hukum di RT 5 Kelurahan Damai Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Minggu (28/1/2024).

Dalam sambutanya, Sigit Wibowo mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka penyebarluasan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

“Kita mengetahui bahwa di Kaltim pada umumnya masih banyak persoalan pelik tentang masalah hukum yang mendera kalangan warga, baik itu kasus pidana maupun perdata,” ujarnya.

Lanjut Sigit mengungkapkan beberapa tujuan Perda tersebut hadir di masyarakat seperti diantaranya yakni menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh akses keadilan.

“Adapun tujuan lainnya yakni, memberikan rasa keadilan dan hadirnya Pemerintah Provinsi Kaltim dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu,”sebutnya.

Selain itu Sigit Wibowo, mengatakan Perda ini merupakan produk kerjasama antara DPRD Kaltim dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov) Kaltim.

“Hal ini menandakan bahwa DPRD dan Pemerintah tidak hanya memikirkan, tetapi mengkongritkan langkah-langkahnya untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan khususnya masyarakat yang tidak mampu,” terangnya.

Senada dengan Gigih Widya Wirawan selaku Narasumber dari LSM Mitra Iswara Kaltim menyampaikan Perda ini merupakan inisiatif DPRD Kaltim.

“Secara politis DPRD telah berperan dalam memberikan jaminan kepada masyarakat yang tidak mampu dalam menghadapi persoalan hukum melalui perda bantuan hukum tersebut,”pungkasnya.

Untuk itu Perda ini mengatur menyelesaikan persoalan hukum baik non litigasi dan litigasi sampai kemudian persoalan hukum itu ingkrah, dan masyarakat tidak dipungut biaya pendampingan perkara oleh LBH yang ditunjuk Pemprov Kaltim. (Fik/Timeskaltim)

error: Content is protected !!