Laki-laki dan perempuan yang tengah bekerja. (Ist)
Timeskaltim.com, Samarinda – Komitmen dari pimpinan perangkat daerah jadi salah satu penentu dalam pelaksanaan dan keberhasilan strategi pembangunan berbasis gender. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bidang (Kabid) Kesetaraan Gender (KG) di Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Dwi Hartini.
Hal tersebut berkesesuaian dengan regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67/2011 dan Peraturan Daerah (Perda) Kaltim Nomor 2/2016 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi pembangunan.
Dari situ, regulasi yang mesti diimplementasikan memiliki tujuan demi meningkatnya capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Capaian IPG dan IDG bersifat multi program dan lintas sektor.
“Jadi untuk capaian indeks ini ya, dimandatkan dalam berbagai regulasi, untuk memperkecil kesenjangan tersebut jadi semua perangkat daerah itu menggunakan strategi pembangunan tersebut. Di mana laki-laki dan perempuan tidak dibatasi untuk dilibatkan dalam semua urusan,” tegas Dwi dikonfirmasi media ini, Senin (5/12/2022).
Diterapkannya PUG juga harus dilakukan. Apalagi, capaian IPG dan IDG di Benua Etam masih terbilang rendah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, IPG Kaltim ada di 65,65 persen. Kemudian untuk IDG Kaltim ada di 85,98 persen. Persentase itu di bawah rata-rata nasional 91,7 persen.
Rendahnya IPG dan IDG disebabkan oleh karakteristik pembangunan di Kaltim yang masih didominasi sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Secara umum, sektor tersebut masih banyak diisi oleh laki-laki. Sedangkan perempuan masih banyak berada di sektor UMKM.
“Karena karakteristik Kaltim itu di sektor tambang, perkebunan, kehutanan, dominan kan laki-laki. Itu kan upahnya tinggi, tapi perempuan karena di sektor rill ekonomi upahnya memang di bawah itu. Ini merupakan salah satu indikator IPG dan IDG itu di ekonomi kita paling senjang,” beber Dwi lagi.
Berangkat dari latar belakang itu, DKP3A Kaltim akhirnya mendorong pimpinan perangkat daerah menerapkan PUG sebagai strategi pembangunan perempuan di Kaltim. Walhasil, perempuan juga bisa mengantongi kesempatan yang sama dalam hal pekerjaan layaknya laki-laki. (Gan/adv/DKP3A Kaltim)
